“Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua di Tahun 2008 mendatang, akan menggodok Peraturan Daerah (Perda) pesisir dan pulau-pulau terpencil sesuai amanat UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir di pulau-pulau terpencil. Pembentukan Perda ini, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau terpencil yang melibatkan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau terpencil dimaksud.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja menegaskan hal itu, disela-sela acara pembukaan lokakarya daerah program mitra bahari, bertempat di ruang rapat Uniyap Jayapura, Selasa (11/12). Menurut Astiler, potensi perikanan dan kelautan Papua yang cukup besar, seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dilaut dan masyarakat pesisir lainnya yang menggantungkan penghidupannya dari laut. Namun pada kenyataannya, potensi laut yang besar itu belum sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat karena berbagai kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua dalam mengelola sumber daya perikanan tersebut.
Kendala yang dimaksud antara lain belum memadainya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana dan pengelola pembangunan kelautan dan perikanan serta belum efektifnya fungsi koordinasi lintas instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang seringkali disebabkan adanya ego-sektoral.
Untuk itu, lanjut Astiler, keberadaan PMB atau Program Mitra Bahari, sangat diharapkan peran dan kiprahnya untuk menggarap program-program pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Papua. “Kami berharap para pengurus konsorsium PMB, untuk selalu selaras, sejalan sebagai mitra Pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang cukup besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan yang bermukim dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil”. “Harapan saya melalui lokakarya Daerah ini, dapat dirumuskan suatu mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat mengubah kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang bermukim pada kawasan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Astiler Maharadja menyambut baik niat pihak Uniyap yang berkeinginan menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Ia berharap pihak Uniyap dalam waktu-waktu kedepan bisa menciptakan SDM-SDM kelautan yang dapat mendukung pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan perikanan dan kelautan di Papua.
Hal yang sama ditegaskan Rektor Uniyap Jayapura, Muhdi H. Ibrahim, SE, MM. Namun demikian, pihaknya berharap kerjasama yang dibangun itu tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kegiatan saja. Melainkan kepada penyusunan program kerja pengelolaan hingga kepada pengawasan perikanan dan kelautan di Papua. Kegiatan lokakarya daerah ini, diikuti sekitar 30 perserta anggota konsorsium yang terdiri dari instansi-instansi terkait. Ketua Panitia pelaksana, Rafles Harwai dalam laporannya menegaskan tujuan digelarnya kegiatan lokakarya daerah program mitra bahari ini adalah sebagai kegiatan sosialisasi program mitra bahari serta menjaring isu-isu pengelolaan daerah kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Provinsi Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar