Tanggal : 16 Mei 2006
Sumber : http://sumbawakab.go.id/lihatBerita.php?idNya=747

Depaetemen Kelautan dan Perikanan (Depkanlut) Republik Indonesia melalui Direktorat pemberdayaan pulau-pulau kecil, pada tahun 2006 memprogramkan kegiatan perberdayaan masyrakat pesisir di pulau-pulau kecil, salahsatunya pulau moyo kab. sumbawa.

Mengingat Pulau Moyo dinilai sebagai daerah pesisir yang sangat potensial, rencananya akan dijadikan tempat pengembangbiakan cumi-cumi dan ikan hias. "Untuk mewujudkan rencana ini, Depkanlut bekerjasama dengaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumbawa dan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertaniian Bogor (IPB)," Ungkap Kasubid Sarana dan Prasarana pulau kecil Dirjen Kelautan Pesisir dan pulau kecil Depkanlut, Ir. Sunarto MM minggu malam (14/5) usai melakukan kunjungan sekaligus aplikasi kepada nelayan tentang pengenalan alat atraktor cumi-cumi dan alat tangkap ramah lingkungan bagi ikan hias di pulau moyo.

Kegiatan pemberdayaan ini kata Sunarto, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 lalu yang diawali dari pulau Barrang Lompo Sulsel dan selanjutnya di pulau Moyo Sumbawa-NTB . Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata bahari di pulau pesisir yang memiliki prospek cerah bagi pengembangan perikanan dan kelautan dengan menerapkan sistem pengembangan cumi-cumi dan ikan hias. "Pengembangan potensi ini menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) dan alat tangkap ramah lingkungan dengan menerapkan Teknologi Atraktor cumi-cumi sebagai tempat cumi-cumi melepaskan telurnya hingga menempal pada atrakor dan menetas pada KJA seperti halnya rumpon atau terumbu karang buatan khusus untuk cumi-cumi," ulasnya.

Penerapan Atraktor di sekitar pulau moyo dinilai sangat cocok sebagai daya tarik wisatawan untuk memancing dan menyelam, terlebih lokasinya berdekatan dengan kawasan Hotel International Amanwana Resort.

"Cara ini merupakan solusi terbaik yang saling menguntungkan , sebab disatu sisi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tetap jalan namun di sisi lain lingkungan tetap lestari dan terjaga dengan baik," papar Sunarto.

Untuk diketahui alat Atraktor ini merupakan hasil study teknologi Jepang yang didesain dan diteliti kembali oleh DR Ir Mulyono S Baskoro MSc dari IPB Bogor dan penggunan teknologi ini baru di lakukan di Makasar dan Pulau Moyo Sumbawa. Sedangkan alat tangkap ramah lingkungan merupakan hasil desain Ir Arsoneti dari Yayasan Telapak Denpasar Bali, Cara pembuatan dan penggunaan kedua alat ini sangat mudah dan telah dipraktekkan langsung kepada masyarakat.

Apalagi bahan dasar alat ini mudah diproleh. ditambah dengan adanya bantuan alat selam dasr (snocle) plus jaringan ikan ramah lingkungan dari pemerintah. "Kami berharap dengan menggunakan teknologi cepat bagi pembudidayaan cumi-cumi, ekonomi masyarakat pesisir mengalami peningkatan," kata Sunarto.

Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Disosialisasikan

Tanggal : 4 Mei 2006
Sumber : http://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=758

KutaiKartanegara.com 04/05/2006 18:35 WITA
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi sumber daya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup besar dan memerlukan pengolahan yang lebih optimal agar bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Pemkab Kukar H Adji Ridwan Syahranie ketika membuka Sosialisasi dan Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kukar, tadi pagi.

Lebih lanjut dipaparkannya, potensi perairan umum yang cukup besar tersebut diantaranya adalah beberapa danau seperti Semayang, Melintang, Siran, Wis, Murung dan beberapa danau kecil lainnya dengan luas total mencapai 19.217 hektare.

"Selain itu Kukar memiliki sungai-sungai besar dan kecil dengan luas mencapai 22.302,15 ha, rawa 37.661 ha dan waduk 48 ha," ujarnya.

Sedangkan potensi kelautan dengan luas mencapai 4.097 km persegi memiliki pulau-pulau sebanyak 57 buah yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Anggana dan Muara Jawa. "Sebagian dari pulau-pulau ini belum mempunyai nama," kata Bupati Kukar.

Ditambahkan Bupati Kukar, upaya pemerintah daerah dalam rangka pengolahan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini telah diwujudkan dalam berbagai program.

Program tersebut antara lain seperti penanganan terhadap kerusakan hutan mangroove di wilayah Delta Mahakam, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan, pendataan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari di Ruang Rapat Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar ini diikuti 50 peserta yang berasal dari instansi terkait baik dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab Kukar maupun kecamatan se-Kukar, unsur perguruan tinggi hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Kegiatan ini digelar atas kerjasama Pemkab Kukar dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia," ujar Kepala Dinas Perikanan Kukar Ir M Syahran selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappeda Kukar Drs Fathan Djoenaidi, Kasubid Tata Ruang Laut dan Pesisir Ir Sigit Purnomo Raharjo MSp, dan Kasi Program Tata Ruang Laut Pesisir Ir Pandu Prahoro. (win)

Pesona Lembah Kahung

Tanggal : 16 Maret 2006
Sumber : http://banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=45

Kahung, destinasi ini, menarik sekali untuk dijelajahi. Hutan alam tropisnya yang masih perawan de-ngan air terjunnya tujuh tingkat dan lebar sekitar 8 meter plus udaranya yang sangat sejuk, amat menggoda siapa saja yang haus akan sensasi menikmati alam terbuka.

Air Terjun Lambah Kahung

Bayangkan, untuk menuju ke sini, di perjalanan (dengan kelotok selama 1,5 jam) anda sudah disuguhi beningnya Bendungan Riam Kanan yang di kanan-kirinya dipagari gunung-gunung (rentetan Pegunungan Meratus) yang menjulang biru maupun pulau-pulau kecil nan bertebaran di sana-sini.

Begitu sampai di Balangian (kampung paling hulu di Riam Kanan) anda sudah disambut dengan sebuah kampung yang penduduknya ramah-ramah, nuansa kesahajaanya amat kentara dan ketulusannya yang nyata.

Setelah melapor ke aparat desa, anda tinggal meminta jasa guide dari penduduk lokal (Pak Udin, dll) untuk menuju ke lokasi sekaligus mem-bawakan barang bawaan anda.

Dan, dari sini petualangan dengan menjelajahi alam terbuka baru dimulai.

Dari Balangian menuju air terjun Kahung, anda akan menemui tiga shelter atau persinggahan. Shelter pertama akan anda temukan di menit 45. Dari shelter pertama inilah, anda baru mulai benar-benar menikmati sensasi berjalan di alam terbuka yang berbukit-bukit dengan tetumbuhan perdu dan ilalang di kanan-kiri.

Dua jam kemudian anda akan sampai di shelter 2. Di sini, sebaiknya istirahat untuk melanjutkan perjalanan esok harinya. Di sini, di pinggiran sungai yang bening, anda bisa mandi sepuasnya, atau menikmati matahari tenggelam dengan santai.

Keesokan harinya, barulah anda melanjutkan perjalanan ke air terjun. 1,5 jam dari shelter 2, anda akan bertemu dengan shelter 3, dari sini, tanjakan dan jalan setapak, anakan sungai kecil, aneka flora dan fauna akan anda temukan hingga sampai di air terjun yang sangat dingin tersebut.

Kondisi Penduduk Kabupaten Banjar

Tanggal : 14 Maret 2006
Sumber : http://banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=20

Ditinjau dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Banjar menurut data BPS Kabupaten Banjar tahun 2004 sebesar 453.042 jiwa. Kalau dibandingkan dengan data tahun 2000 yang lalu yaitu sejumlah 411.938 jiwa, maka terdapat pertumbuhan sebesar 2,53% dalam kurun waktu 5 tahun.

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk maka jumlah rumah tanggapun mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 104.703 KK pada tahun 2000 menjadi 111.248 KK pada tahun 2004.

Penyebaran penduduk relatif masih belum merata, konsentrasi penduduk ada di Kecamatan Martapura 83.673 jiwa atau 18,47% dan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Aranio yaitu hanya 7.787 jiwa atau 1,72 %.

Namun demikian tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Banjar pada tahun 2004 masih sekitar 97 jiwa per km² dimana ibukota Kabupaten Banjar yaitu Kota Martapura, menjadi kecamatan terpadat yaitu 1.991 jiwa per km². Sedang tingkat kepadatan terendah Kecamatan Aranio yaitu hanya 7 jiwa per km².

Disisi Pemerintahan, Kabupaten Banjar semula terdiri dari 12 Kecamatan kemudian menjadi 16 Kecamatan setelah dimekarkan. Ke empat kecamatan pemekaran tersebut berasal dari 4 Perwakilan Kecamatan kemudian dijadikan kecamatan definitif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003. Kecamatan baru ini adalah Kecamatan Martapura Barat berpusat di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Timur pusat pemerintahannya di Desa Mekar, Kecamatan Beruntung Baru di Desa Kampung Baru dan Kecamatan Sambung Makmur di Desa Madurejo. Dari 16 Kecamatan tersebut tersebar 288 desa dan 7 kelurahan.

DPRD Propinsi Gorontalo Konsultasi Penyusunan RAPERDA Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Terumbu Karang

Tanggal : 8 Februari 2006
Sumber : http://www.ina.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=696

Pengembangan Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Provinsi Gorontalo, sehingga pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dapat menunjang hal tersebut selain sebagai upaya menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada, demikian disampaikan Rustam Akili, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Gorontalo dalam kunjungan kerja ke Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 25 Januari 2006.

Kunjungan kerja yang diikuti anggota Pansus 2 Raperda yaitu Raperda Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Raperda Pengelolaan Terumbu Karang, diterima Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Prof. Ir. Widi A. Pratikto, MSc.,PhD) beserta seluruh jajaran Eselon II lingkup KP3K.

Secara geografis Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang sangat strategis khusunya dalam pengelolaan Teluk Tomini dan Sulu Sulawesi Marine Ecoregion. Keberadaan badan kerjasama pengelolaan pesisir yang mengkoordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang berada di kawasan Teluk Tomini diharapkan akan memacu pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolan Pesisir Terpadu maupun Raperda Pengelolaan Terumbu Karang, didasari bukan hanya kepentingan ekonomis semata, tetapi juga akan meliput koordinasi dalam merencanakan, melindungi, memanfaatkan dan memerkaya sumberdaya pesisir dan lautan yang ada.

Pada kesempatan tersebut, Seditjen KP3K mengemukakan bahwa apabila Perda tersebut nantinya keluar diharapkan terdapat lembaga yang tetap mengawal khususnya dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi kegiatan serat monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai pelaksanaan Perda. Keberadaan Badan Koordinasi diharapkan tidak membebani keberadaan lembaga yang ada tetpai lebih berperan dalam upaya memadukan kegiatan dan pelaksanaannya.

Terkait dengan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah Gorontalo, keberadaan bantuan listrik tenaga surya (LTS) yang terjangkau masyarakat di sana diharapkan dapat didukung oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Listrik di pulau-pulau kecil diharapkan dapat menjadi modal dalam mengerakkan perekonomian.

Khusus tentang terumbu karang, Raperda diharapkan juga memuat ”pelarangan” yang tidak hanya pada pelindungan terumbu karang saja tetapi juga ekosistem lainnya. Untuk itu dalam pemanfaatan perairan laut harus ada pengaturan yang jelas, sehingga kasus pengeboman ikan pada wilayah terumbu karang serta pemanfaatan terumbu karang untuk hiasan dapat dikurangi.

Pada akhir kunjungan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Goronntalo juga berharap DKP dapat memfasilitasi upaya membantu permodalan nelayan melalui swamitra mina maupun keberadaan SPDN.

Tiga Even Wisata Internasional Digelar di Tanjungpinang

Tanggal : 05 Januari 2006
Sumber : http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=2083

TANJUNGPINANG (Riau Online): Guna mengembangkan wisata pulau-pulau kecil yang sekarang ini sedang menjadi sasaran utama pemerintah pusat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) menggelar tiga even bertaraf internasional di Kota Tanjungpinang.

Acara yang rencananya akan dilangsungkan mulai tanggal (29/7) hingga (1/8) ini bakal terdiri dari tiga even yakni Festival Melayu Pluralistik menampilkan berbagai kesenian daerah dan tradisi dalam dan luar negeri, kemah budaya di pesisir serta seminar dan lokakarya tentang nilai-nilai pluralistik melayu.

"Kemah budaya yang digelar di pesisir ini dimaksudkan untuk mengenalkan peserta kemah terhadap kehidupan nelayan yang tinggal di pesisir serta pulau-pulau kecil sesuai dengan tujuan pengembangan wisata di Indonesia. Dan acara ini merupakan even kemah di pesisir untuk pertamakalinya," jelas staf ahli Menbudpar bidang pranata sosial, Dr Muklis Paeni di ruang rapat kantor Walikota.

Rapat dengan Kementrian Budpar serta Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) itu sendiri dipimpin langsung Walikota Tanjungpinang, Dra Hj Suryatati A. Manan didampingi Wakil Walikota, Drs Wan Izhar Abdullah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Drs Azhar Syam, Kepala Disbudpar, Drs Said Parman serta tokoh seni, budaya dan masyarakat Tanjungpinang.

Muklis mengatakan, agar even ini memberikan hasil maksimal di masa depan mengingat Tanjungpinang merupakan pintu gerbang utama berbatasan dengan negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia, tiga even internasional ini rencananya bakal dijadikan sebagai agenda tahunan.

"Kita memang masih mencoba menggelar even ini di Tanjungpinang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan akan digelar di sejumlah wilayah lain di Indonesia dengan tujuan serupa yakni pengembangan pulau-pulau kecil," katanya.

Dia mengharapkan, dengan adanya even yang pasti menyedot anggaran cukup besar ini akan menjadi awal yang bagus pengembangan wisata di masa depan. Selain itu, even ini juga diharapkan bisa menjadi cara jitu melestarikan budaya melayu.

"Kita menyadari kalau even ini tidak akan secara otomatis langsung menyedot para turis datang ke Indonesia khususnya Tanjungpinang. Namun, kita harapkan even ini bisa menjadi awal baik bagi masa depan wisata di Indonesia," katanya.

Sementara, dalam kesempatan sama Walikota Tanjungpinang menyambut baik rencana even internasional yang akan dilangsungkan di Tanjungpinang. Apalagi, biaya pelaksanaan acara yang bakal dihadiri perwakilan dari sejumlah negara tetangga ini menjadi tanggungan pemerintah pusat. (ak)

ADB lanjutkan Proyek pemberdayaan pesisir dan laut di NTT

Tanggal : 9 Desember 2005
Sumber : http://www.ntt-online.org/2005/12/09/adb-lanjutkan-proyek-pemberdayaan-pesisir-dan-laut-di-ntt/

Kupang, NTT Online - Bank Pembangunan Asia (ADB) akan melanjutkan proyek pemberdayaan pesisir dan laut di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau yang lebih dikenal dengan “Marine and Coastal Management Project (MCRMP)”.

“Kami perlu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi selama MCRMP dilaksanakan di NTT agar pelaksanaan tahap berikut makin berkualitas,” kata pejabat ADB asal Philipina, Nilda Calma kepada para wartawan usai bertemu Gubernur NTT, Piet Aleksander Tallo, S.H, di Kupang, Rabu (7/12).

Calma didampingi pejabat ADB lainnya asal Jepang, Kazuyuki Nagao dan Kepala Pengguna Anggaran (KPA) MCRMP di Indonesia, Agung Tri Prasetyo serta pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sejumlah pejabat Departemen Perikanan dan Kelautan.

Dia mengatakan, pelaksanaan program MCRMP di NTT sudah setengah perjalanan sehingga perlu dievaluasi agar terlaksana sesuai target dan berkelanjutan di tahun mendatang.

“ADB menghendaki adanya peningkatan kualitas proyek MCRMP yang didukung justifikasi (penegakan hukum) yang kuat. Berbagai persoalan yang mencuat dalam proses pelaksanaan akan dijadikan pelajaran menuju kesuksesan di masa mendatang,” katanya. Dia berharap berbagai komponen terkait di Pemerintahan Propinsi NTT dapat memanfaatkan peluang dukungan anggaran pemberdayaan pesisir dan laut NTT yang ditawarkan ADB.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pembangunan (PP) IV Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, Ir. Dani Suhadi mengatakan, prinsip-prinsip MCRMP sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi NTT sesuai rencana strategis dan zonasi wilayah perairan dan laut, rencana pengelolaan serta rencana aksi.

Komponen kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan di NTT berupa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang ditunjang komponen data dan informasi spesial, penegakan hukum pemanfaatan sumber daya laut dan komponen investasi.

“ADB memberikan penguatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Jenis kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan agar pihak pengelola mampu mengoptimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Suhadi mengatakan, para pengelola sumber daya laut juga dibekali pengetahuan tentang kerangka hukum dan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di NTT. Selain itu, para pengelola diberikan pengetahuan yang cukup tentang peningkatan kondisi sosio-ekonomi dan ekosistem pada habitat pesisir terpilih.

“Sejauh ini proyek MCRMP telah menghasilkan rancangan Perda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut NTT dan tersusunnya naskah akademik pengelolaan wilayah pesisir. Juga sudah ada 60 aparatur terlatih di bidang pengelolaan pesisir,” katanya. Antara