Profil Kabupaten Aceh Jaya

Sumber : http://www.acehjayakab.go.id/page_main.php?id_stdpg=205

A. Geografis

Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak pada koordinat 04^o22^’ - 05^o16’ Lintang Utara dan 95^o10’ - 96^o03’ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.627,00 Km² (362.700 hektar). Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara, Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Barat di sebelah Timur dan dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Curah hujan rata-rata sepanjang tahun sebesar 318,5 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari. Suhu udara dan kelembaban udara sepanjang tahun tidak terlalu berfluktuasi, dengan suhu udara minimum rata-rata berkisar antara 21,0 s/d 23,2^oC dan suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 29,9 s/d 31,4^oC.

B. Pemerintahan

Kabupaten Aceh Jaya terbentuk pada tanggal 22 juli 2002, merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Wilayah administrasi terdiri daari 6 kecamatan, 21 mukim dan 172 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Calang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, secara susunan organisasi pada tahun 2005 terdiri dari lembaga/instansi berupa 11 Dinas, 3 Badan dan 6 Kantor yang merupakan kantor kecamatan.

Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil daerah yang bertugas di jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 sebanyak 1.148 orang. Sementara itu jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 masih sebanyak 20 orang sebagaimana tahun 2004, hanya saja beberapa wakil rakyat mengalami pergantian antar waktu, terutama disebabkan oleh beberapa anggota DPRD yang meninggal pada saat terjadinya bencana gempa dan tsunami.

C. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 didasarkan pada hasil Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang merupakan sensus penduduk pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Aceh. SPAN dilaksanakan oleh BPS pada bulan September 2005 dengan hasil jumlah penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tercatat sebanyak 4.031.589 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya hasil sensus tersebut sebanyak 60.660 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31.515 jiwa dan perempuan 29.145 jiwa.

D. Potensi Daerah

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk budidya berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Kabupaten Aceh Jaya termasuk daerah Zona Pertanian diantara beberapa kabupaten yang ada di Provins NAD. Disamping itu lahan yang tersedia untuk budidaya pertanian masih cukup luas. Sub sektor peternakan juga sangat menjanjikan untuk lebih ditingkatkan di daerah ini mengingat wilayah berupa padang rumput yang masih luas tersedia. Untuk perikanan laut juga menjadi andalan daerah ini karena semua kecamatannya berbatasan langsung dengan samudera Indonesia.

Namun setelah terjadinya bencana gempa dan gelombang tsunami, sebagian besar komoditi pertanian mengalami penurunan produksi pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh rusaknya areal budidaya berbagai komoditi tanaman pertanian oleh gelombang tsunami. Seperti tanaman kelapa dalam yang dibudidayakan di sepanjang pantai wilayah ini, mulai dari Teunom sampai kecamatan Jaya, hancur oleh gelombang tsunami. Penurunan produksi tanaman pertanian juga disebabkan lumpuhnya kota Calang sebagai sentra penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian lainnya.

Pada tahun 2005 produksi padi sawah tercatat sebesar 13.844 ton gabah, atau mengalami penurunan yang sangat besar dibanding tahun 2004 yaitu menurun sebesar 74,31 persen dengan total produksi padi sawah pada tahun 2004 sebanyak 53.896 ton. Demikian juga halnya dengan produksi tanaman palawija dan sayur-sayuran yang rata-rata mengalami penurunan diatas 50 persen dibanding produksi tahun sebelumnya.

Akan Dibangun Jalan Tembus sepanjang 56 Km

Tanggal : 29 Januari 2008
Sumber :

TENGGARONG - Pemkab Kukar berencana membangun jalan tembus sepanjang 56 kilometer (km), yang menghubungkan Loa Kulu dengan kilometer (KM) 38, Samboja. Proyek besar itu diharapkan dapat menunjang pembangunan infrastruktur dan ekonomi di kawasan pesisir Kukar. Kadis PU Kukar Ir Sugianto mengatakan, pembangunan jalan tembus tersebut dilakukan terkait dengan permintaan masyarakat di wilayah pesisir pantai yang menginginkan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Tuntutan masyarakat di wilayah pesisir terus berkembang. Untuk menyikapinya dibangunlah jalan tembus itu, katanya, Senin (28/1).

Pria yang akrab disapa Gianto itu mengatakan, pembangunan jalan tembus tersebut saat ini masih masih dalam tahap perencanan, sehingga biaya keseluruhan proyek itu masih belum bisa diprediksi. Untuk biaya perencanaan sekitar Rp 7 miliar, katanya.

Secara ekonomi, lanjut Gianto, pembangunan jalan tembus Loa Kulu-KM 38, Samboja itu sangat menguntungkan. Alasannya, wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Sangasanga, Anggana, Samboja, dan Muara Jawa, berbatasan langsung dengan Balikpapan. Potensi pertumbuhan ekonomi sangat besar, sebab letak geografisnya paling dekat dengan Balikpapan. Proyek ini juga merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan, ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya jalan tembus tersebut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat akan menjadi lebih terpacu. Selain itu bisa membuka isolasi beberapa daerah yang selama ini belum bisa diakses.

Saat ini, lanjutnya, infrastruktur masih belum memadai untuk menunjang pembangunan perekonomian di wilayah pesisir. Sehingga, agar lebih maju perlu lebih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Rencana Pemkab Kukar untuk membuka akses jalan tersebut, mendapat dukungan Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso. Ia mengatakan, jalan merupakan faktor terpenting untuk kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu tempat. Bagaimana ekonomi rakyat bisa berjalan, kalau untuk memasarkan hasil buminya saja susah, hanya lantaran belum ada jalan penghubung atau jalan tembus dengan ibukota Kabupaten, ujarnya.* bam

Aspal Lawele Lebih Efektif dari Hotmix

Tanggal : 11 Januari 2008
Sumber : http://www.beritakotamakassar.com/view.php?id=11147&jenis=Gowa_Maros

TAKALAR, BKM-- Kalangan kontraktor di Takalar cukup respek dengan konsep Kadis PUD Takalar, Nirwan Nasrullah untuk diterapkan tahun 2008 ini.

Konsep itu yakni penggunaan karung Geoteksil dan aspal Lawele. Karung Geotekstil diakui mampu menjawab masalah abrasi pantai yang mendera wilayah pesisir Takalar. Sedang aspal Lawele dinilai cukup kuat terhadap tekanan dan cukup efisien dalam anggaran.

Firman A Rajab ST, salah seorang konsultan Takalar mengakui pemakaian aspal Lawele memang bisa menekan anggaran. "Bahannya praktis, efisien dan makin ditekan makin kuat apalagi kalau kena air, "papar Firman.

Nilai plus yang didapat bila aspal Lawele diterapkan adalah lebih menyentuh pelaku jasa konstruksi. Aspal hotmix kwalitasnya memang lebih bagus, namun memerlukan sarana yang lebih besar. Sedangkan karung Geotekstil dinilai Firman, masih harus dikaji.

"Sebuah konsep harus dianalisa, perlu waktu yang lama minimal 2-3 tahun untuk proses pembuktiannya, dan solusinya adalah pilot project," kata Firman. Hanya saja, rancangan penerapan program-program di Dinas PUD ini, banyak menuai sorotan karena pengelolaannya dinilai kurang profesional.

Faisal DM, Ketua LSM Mapalhi Takalar menilai sekitar 90 persen proyek fisik di Takalar hasilnya tidak sesuai bestek. Hal itu disebabkan karena pelaksananya tidak profesional. Faktor lainnya karena minimnya rasa tanggung jawab para pelaku proyek.

"Rekruitmen konsultan asal jadi, rekanan sering asal kerja dan proses pengawasan kurang berjalan," sela Haris Mangambei dari Forum Keadilan menyimpulkan.

Hal ini makin diperparah oleh kinerja aparat hukum yang terkadang kurang serius menangani masalah ini.

"Bayangkan, negara sering dirugikan ratusan juta bahkan miliaran rupiah, namun proses hukum menjadi bingkai semrawutnya pelaksanaan teknis proyek di Takalar," tambah Ardiyanto, Direktur Eksekutif LSM LEKKAN Sulsel.

Sementara itu, Bupati Takalar, Drs H Ibrahim Rewa, MM, yang diminta tanggapannya, terkait programnya dalam melakukan percepatan pembangunan Takalar mengatakan, yang perlu ditumbuhkan adalah budaya malu bila Takalar tidak mau tertinggal. (Rd10/sar)

Tekad Buru Menjadi Lumbung Pangan Nasional

Tanggal : 28 December 2007
Sumber : http://burukab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=92

Pulau Buru selalu identik dengan tahanan politik (tapol) PKI. Di situ, 12.000 tapol pernah disekap dan dikucilkan selama 10 tahun (1969-1679). Sayang, sisa sejarah itu sekarang nyaris tanpa sisa. Kisah-kisah mengenaskan yang di alami tapol seperti terhapus angin. Barak-barak penahanan yang legendaris dibongkar tak tersisa. Hanya satu gedung kesenian yang masih berdiri rapuh.

Secara administratif Pulau Buru masuk ke dalam Propinsi Maluku terbentuk sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Oktober 1999. Buru luasnya mencapai 12.655,58 km², kira-kira seukuran Pulau Bali. Hampir separo penduduk yang berjumlah 133.406 (BPS 2005) tinggal di ibukota kabupaten.

Wilayah Buru memiliki 10 kecamatan dan 106 desa. Yang paling menonjol adalah Kecamatan Waeapo, 30 km arah timur Namlea. Inilah lumbung beras yang memenuhi kebutuhan wilayah Buru, Ambon, dan kota lain di wilayah Propinsi Maluku.

Sebagai sentra produksi beras di Propinsi Maluku, Buru saat ini memiliki lahan padi sawah produktif seluas 10.000 hektar dan baru terpakai 4.083 hektar dengan hasil produksi sebesar 22.008 ton/tahun. Potensi lahan padi gogo dan palawija sekitar 6000 hektar dan yang terpakai baru 570 hektar dengan hasil produksi 1.014 ton/tahun.

Meski areal yang terpakai untuk sawah tak seluas perkebunan, sumbangan yang dihasilkan dari perputaran uang di lapangan usaha ini cukup besar, berada di peringkat kedua setelah perkebunan. Hingga tidak heran kalau Kabupaten Buru menjadi lumbung pangan nasional bagi kawasan Maluku.

Bagi Buru sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Sektor pertanian bukan hanya menyediakan bahan pangan, tapi juga menjadi penopang keberhasilan pengentasan kemiskinan, lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sebahagian besar masyarakatnya.

Bupati Kabupaten Buru, H. M. Husnie Hentihu yang ditemui KOMITE di ruang kerjanya mengatakan, fokus Buru terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan peningkatan sektor pertanian tentunya sesuai dengan Visi Kabupaten Buru yaitu Terwujudnya kabupaten Buru Sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Berbasis Pertanian Menuju Masyarakat Sejahtera dan Demokratis.

Menurut Husnie Visi tersebut tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari penduduk Buru yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian petani. “Sektor pertanian ini menyerap sekitar 79,99% tenaga kerja dan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan kalau pertanian maju maka secara otomatis pertumbuhan ekonomipun akan terjadi sehingga penduduk miskin berkurang.”

“Maksud pertanian disini adalah pertanian dalam arti luas yaitu mencakup, pertanian, lahan basah, lahan kering, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan,” Husnie menjelaskan.

Hasil keseriusan pemerintah Kabupaten Buru dalam menjadikan pertanian sebagai “leading sektor” pembangunan, lanjut Husnie mendapat apresiasi yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY berkenan berkunjung ke Kabupaten Buru untuk melakukan panen raya tepatnya di wilayah Kecamatan Waeapo pada Maret 2006 lalu. “Bahkan Presiden memberi julukan bagi Kabupaten Buru dengan memberi singkatan BURU adalah Bumi Untuk Rakyat Maju,” kata Husnie.

Untuk mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Buru kiranya tidak berlebihan kalau presiden juga memberikan perhatian khusus mengenai infrastruktur di Buru. Menurut Husnie, Presiden pernah menjanjikan agar sandaran dermaga Namlea diperpanjang dan runway bandara Namlea juga diperpanjang.

Seperti perkebunan, produk pertanian Buru yang diperdagangkan pun tidak mengalami pengolahan. Seuasi panen, pedagang pengumpul membeli hasil panen petani untuk dijual kembali ke pedagang besar. Setelah itu, distribusi produk pertanian dan perkebunan Buru secara massal dilakukan melalui Namlea, pelabuhan utama barang dan penumpang.

Wilayah yang seluruhnya berbatasan dengan lautan ini mengapalkan hasil bumi menggunakan kapal ekspedisi atau kapal niaga jurusan Namlea-Surabaya yang biasa masuk Namlea tiga kali sebulan tergantung muatan yang hendak diangkut. Selain itu, pelabuhan khusus kapal penyeberangan (feri) yang mengangkut penumpang dan barang disinggahi kapal Pelni yang melalui Manado, Ambon, Makassar, Surabaya, hingga Jakarta. Satu angkutan lain adalah kapal layar motor (KLM) yang melayani Ambon-Maluku Utara-Baubau.

Dengan begitu, menurut Husnie sasaran pembangunan Buru yaitu, terwujudnya sistem transportasi terpadu yang menghubungkan sentra produksi dengan segmen pasar dan wilayah-wilayah terpencil serta terbangunnya sistem pertanian terpadu dalam mendukung Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan di Propinsi Maluku dapat terwujud. “Bahkan target Buru untuk menyumbangkan 2.000 ton beras bagi katahan pangan nasional dapat dipenuhi,” ungkap Husnie.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Masih banyaknya penduduk miskin (37,57% pada tahun 2006) dan tingginya angka pengangguran (9,92% pada tahun 2006) mengharuskan pemerintah Kabupaten Buru bekerja ekstra keras untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Menurut Wakil Bupati Buru, Ramly I. Umasugi, yang dimaksud kemiskinan adalah ketidak berdayaan seseorang/keluarga/masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar khusus di bidang sandang, pangan, papan, pendidikan dasar, kesehatan dan kurang keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan.

Menurut Ramly, dalam Dokumen Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kabupaten Buru, Visi yang diusung dalam SKPD adalah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui program terpadu yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam SKPD juga menyebutkan bahwa hasil kajian karakteristik kemiskinan di Buru ada tiga tipologi kemiskinan di Buru.

Pertama, tipologi wilayah miskin pesisir Kedua, tipologi wilayah miskin perkotaan. Tipologi wilayah miskin pegunungan. ””Ketiga tipologi kemiskinan tersebut tentunya berbeda-beda dalam penanganannya,” kata Ramly.

Untuk tipologi pesisir, menurut Ramly prioritas sasaran yang perlu dibenahi adalah pembangunan Talid dan Brojong sebagai ikon dari wilayah pesisir yang miskin. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan pendidikan dasar dan pengentasan buta aksara, pemberdayaan masyarakat lalu ekonomi masyarakat ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata.

Tipologi perkotaan yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan air bersih. “Biasanya persoalan yang ada di perkotaan lebih didominasi oleh buruknya kesehatan lingkungan,” kata Ramly.

Tipologi Pegunungan

Menurut Ramly, penyelesaian masalah dengan kategori tipologi pegunungan yang perlu diprioritaskan adalah pendidikan dasar dan pengentasan buta huruf hal ini menjadi penting karena di daerah pegunungan layanan pendidikan sangat minim di wilayah pegunungan. “Hal tersebut disebabkan banyak akses yang belum terbuka,” kata Ramly.

Prioritas berikutnya setelah pendidikan adalah pembukaan akses jalan dimana manfaatnya agar program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah dapat masuk. Prioritas selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam arti luas serta pengembangan pariwisata sebagai nilai tambah. “Pengentasan inilah yang kami sebut sebagai pengentasan model cluster,” jelas Ramly.

Dengan model cluster, lanjut Ramly, penanggulangan kemiskinan di Buru menjadi lebih fokus dan terarah sehingga pengentasan kemiskinan cepat tercapai

Kawasan Pesisir:Bandar Lampung Jadi Objek Perencanaan

Tanggal : 19 Desember 2007
Sumber : http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007121902112520

BANDAR LAMPUNGA (Lampost): Bandar Lampung merupakan satu dari enam kabupaten/kota se-Indonesia yang dipilih menjadi objek perencanaan kawasan pesisir oleh pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan penyelamatan kawasan pesisir di Bandar Lampung beberapa hari lalu, di PKOR Way Halim.

"Tinggal bagaimana kita memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan," kata Direktur Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Ida Kusuma W., pada konsultasi publik rencana zona wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, di ruang Tapis Berseri, Selasa (18-12).

Ida menjelaskan hampir 60 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan pesisir. Salah satu tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum disepakatinya perbatasan antarnegara dan daerah, sehingga perlu penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Menurut Ida, potensi sumber daya alam kelautan Indonesia sangat besar. Yaitu, terdiri dari 17.480 pulau; 95.181 kilometer garis pantai dan 5,8 juta kilometer persegi laut. Selain itu, SDA kelautan Indonesia juga memiliki 80 persen industri dan 75 kota besar berada di wilayah pesisir.

Dari 60 cekungan migas Indonesia, 70 persen berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 miliar barel di laut. Perikanan tangkap kurang lebih 6.817 juta ton dan luas lahan budi daya 1.137.756 hektare.

Tenaga ahli pemkot Prof. Ali Kabul Muhi mengatakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya pesisir dan laut Bandar Lampung, rencana zonasi terdiri dari zona pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus, zona konservasi, dan zona alur.

"Zona-zona tersebut tersebar di 15 lokasi yang memiliki nilai-nilai sumber daya, sasaran pengelolaan, usulan pemanfaatan zona, sampai usulan penggunaan zona yang diperbolehkan," kata Ali Kabul.

Ali Kabul juga mengatakan zonasi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya saat ini, melalui arahan pemanfaatan jangka panjang, arahan pembangunan dan pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat di wilayah rencana. n KIM/K-2

Labuhan Sangoro akan Dijadikan Kawasan Pembangunan Zona Keunggulan

Tanggal : 10 Desember 2007
Sumber : http://www.sumbawakab.go.id/lihatBerita.php?act=lihat&idNya=2068

Selama ini, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Untuk itu perencanaan pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang komprehensif harus dibuat untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam pengembangan kawasan pembangunannya. Demikian diungkapkan Kadislutkan Sumbawa, Ir. Dirmawan.

NTB sebagai wilayah kepulauan, jelas Dirmawan, telah memiliki rencana zonasi (tata ruang) dan rencana pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau - pulau kecil dengan draft rencana pembangunan zona kawasan Labuan Sangoro Kecamatan Maronge Tahun 2008 - 2017. Saat ini, katanya, sedang dalam proses penyelesaiannya oleh pihak Bappeda NTB bekerjasama dengan konsultan dari PT. Gumi Adimira Mataram.

Dipilihnya Labuan Sangoro, karena daerah tersebut berada dalam kawasan unggulan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa.

Melalui pembahasan secara bersama - sama tim dari Bappeda NTB dan konsultan dengan pihak Bappeda Sumbawa, jajaran Diskanlut Sumbawa, SKPD terkait maupun sejumlah kades wilayah pesisir, lanjut Dirmawan, diharapkan kawasan pembangunan zona Labuan Sangoro menjadi cikal bakal atau menjadi model pendekatan pembangunan wilayah pesisir dan laut di NTB bahkan Indonesia secara umum, sehingga keseriusan Pemda yang didukung dunia usaha dan masyarakat sangat diharapkan sehingga yang menjadi harapan dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbawa, Drs. Muhammading, menyambut baik kegiatan ekspose yang dilakukan tim Bappeda NTB bersama tim konsultan PT. Gumi Adimira dan PT Amythas Expert & Associates Mataram itu.

Pasalnya, kegiatan itu untuk membahas secara matang tentang rencana pembangunan kawasan zona Labuan Sangoro, dengan pengembangan zona pada kawasan terpilih di lokasi MCMA-MCRMP Propinsi NTB yang menyajikan berbagai arahan pembangunan zona baik itu menyangkut daya dukung lingkungan, jenis dan teknologi budidaya, arahan penempatan infrastruktur dan fasilitas fisik sabagai dasar penempatan jumlah dan persyaratan perijinan untuk zona dan sub zona. "Pengembangan kawasan daerah pesisir (Labuan Sangoro) sangat diperlukan sistem manajemen pengelolaan pengembangannya yang lebih komprehensif, sehingga dengan adanya draft rencana pembangunan zona kawasan unggulan itu dapat dijadikan acuan oleh Pemda Sumbawa untuk menyusun dan merencanakan berbagai program pembangunan hingga 10 tahun ke depan," imbuhnya. Namun untuk mewujudkan semua program itu, harus dilakukan secara terpadu melalui peran serta Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, maupun Dinas pertambangan, mengingat potensi kawasan pembangunan zona Labuan Sangoro itu memilliki prospek cerah bagi pengembangannya.

Laut Nusantara : Sebuah Kolam Megabiodiversuty untuk Misi Penyelamatan Bumi

Tanggal : 13 September 2007
Sumber : http://niasbangkit.com/index.php?action=artikel&action1=detail&id=19

1. SITUASI DAN KONDISI LAUT INDONESIA

Secara geografis, berada di antara 2 benua, 2 samudera dan tempat pertemuan lempengan benua, menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Tak pelak lagi, kurang lebih 95 % jalur pelayaran perdagangan Asia Pasifik melewati perairan kita.

Angka panjang pantai yang cukup fantastik, 95.181 km, menempati posisi ke_4 setelah Canada, Amerika dan Rusia, menawarkan beragam keindahan pantai yang bernilai jual tinggi untuk kegiatan pariwisata dan olah raga kebaharian. Bali, Lombok, Manado, Pulau Derawan, Gugus kepulauan Wakatobi, Raja Ampat merupakan nama-nama yang tidak asing lagi bagi wisatawan domestik maupun manca negara dan selalu berada dalam katalog tour agent di seluruh dunia.

Bertemunya lempengan benua, memberi bentuk indah di dasar laut. Palung, laguna, gunung berapi, slope, reef wall bertebaran di seluruh perairan laut Indonesia. Suatu ancaman dan keuntungan.

Tak hanya di dasar, di atas permukaan untaian pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke mewarnai wilayah Nusantara. Sebanyak 17.504 pulau dari berbagai ukuran menyimpan beragam potensi tak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai politis. Dari ribuan pulau tersebut, 92 pulau kecil terluar diantaranya merupakan pagar batas wilayah kedaulatan negara kita.


2. POTENSI LAUT INDONESIA

Megabiodiversity. Demikian para ahli menyebut keragaman potensi sumberdaya laut Indonesia. Cukup banyak landasan pemberian 'gelar' tersebut kepada negara bahari ini, diantaranya luas terumbu karang Indonesia adalah 51.020 km2 atau 17,95 % persentase luasan dari terumbu karang dunia, 37 % species laut, 30 % hutan mangrove.

Perairan yang berada di bawah garis khatulistiwa merupakan daerah tujuan ruaya berbagai jenis ikan dan organisme laut yang bernilai ekonomis penting baik untuk mencari makan, membesarkan anak maupun untuk memijah. Bahkan ikan paus yang berada di kutub selatan, bermigrasi secara teratur ke wilyah Indonesia bagian timur untuk mencari makan dan berkembang biak.

Adanya pergerakan arus yang melewati perairan Indonesia, membawa plankton,organisme penting dalam rantai makanan, masuk ke wilayah laut secara luas di belahan bumi. Selain membawa bahan makanan, arus yang melintas laut di khatulistiwa , juga membawa air hangat yang berasal dari penyerapan sinar matahari dan mempengaruhi udara serta iklim di perairan yang dilewatinya. Peran penting ini, menjadikan laut kita sebagai sumber penggerak berputarnya rantai makanan dan iklim secara global.

Posisi geotechtonic, dimana secara geologi, Indonesia berada dalam pertemuan berbagai lempengan benua yang menyebabkannya kaya akan morfologi dasar laut sehingga potensi deep sea sangat beragam, mulai dari potensi organismenya maupun potensi sumberdaya non hayati, seperti Ocean Thermal, Current energy, Minyak dan Gas.

Keindahan dibawah perairan Indonesia sering digambarkan sebagai surga bawah laut. Wilayah Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan taman laut terbaik didunia karena menyimpan keanekaragaman hayati dan keindahan surga bawah laut yang tidak ternilai harganya, sehingga Pemerintah Indonesia mengusulkan sebagai World Heritage Sites bersama dengan beberapa lokasi lainnya.

Urusan seafood stocks, Indonesia berperan penting. Meskipun baru 80 % dari total potensi lestari laut kita atau 6,4 juta ton per tahun, Indonesia memiliki peluang untuk mendominasi pangsa pasar dunia. Ekspor tuna Indonesia ke negara Jepang kurang lebih 36,84 %, Amerika 20,45 %, Uni Eropa 12,69 % dari total seluruh ekspor tuna Indonesia berjumlah 94.221 ton pada tahun 2004. Peningkatan ekspor tuna kurang lebih 1,28 % per tahunnya ke Jepang dan 20,18 % per tahun ke Amerika Serikat. Indonesia memenuhi kurang lebih 30 % kebutuhan seafood negara Jepang.


3. KETIKA ANCAMAN TIBA

Strategisnya wilayah pesisir dan laut bagi perputaran roda perekonomian serta ditunjang oleh tingginya keanekaragaman hayati, menjadikan daerah ini merupakan tempat segala macam kegiatan manusia. Pemukiman, pabrik berbagai macam jenis, pelabuhan, supermarket, jalan raya tumpah ruah di area pesisir. Tidak hanya di darat, di laut kita jumpai pula berbagai aktivitas, seperti perikanan, pengeboran minyak dan gas bumi, pelayaran baik untuk olah raga, rekreasi maupun untuk niaga, pertambangan di pulau-pulau kecil, maupun untuk ekplorasi untuk kebutuhan pemasokan energi, obat-obatan dan kosmetika.

Intensitas pembangunan yang tinggi, ternyata memberikan dampak dan tekanan yang besar terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan perikanan destruktif seperti penggunaan bahan peledak, racun sianida, penambangan karang, dan penebangan mangrove untuk pengalihan lahan pesisir merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove dan terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang adalah tumpuan bagi sektor perikanan, karena banyak ikan-ikan ekonomis penting berasal dari ekosistem ini. Ekosistem ini memiliki fungsrfungsi ekologi (tempat berlindung, mencari makan dan memijah) penting bagi kehidupan organisme laut. Namun ekosistem yang kaya fungsi ini sangat rentan terhadap gangguan baik alami maupun ulah manusia langsung atau tidak langsung. Diperkirakan 11% terumbu karang dunia telah terdegradasi, 16 % tidak dapat berfungsi, 14% dalam kondisi kritis dan akan mati dalam 2-10 tahun, 18 % kondisinya terancam dan akan hancur dalam 10-30 tahun. Dapat dibayangkan negara seperti Filipina, Indonesia, dan Malaysia yang 60 -70 % protein hewani diambil dari organisme laut terancam mengalami defisiensi gizi dalam tahun-tahun ke depan. Indonesia yang diklaim oleh para ahli sebagai center of coral reef biodiversity , memiliki kondisi terumbu karang yang sangat baik hanya 6,2%, kondisi baik 23,7%, kondisi sedang 28,3% dan kondisi rusak 41,8%. Kondisi yang menyedihkan akan berdampak pada menurunnya pariwisata bahari Indonesia yang diestimasi bernilai USD 2 milyar dan sumbangan dari sektor kelautan dan perikanan bagi pe'mulihan ekonomi sebesar USD 82 milyar serta meninggalkan permasalahan pengangguran beserta turunannya. Negara se-Asia Tenggara juga akan mengalami runtuhnya sektor kelautan dan perikanan bila terumbu karang di Indonesia mengalami kehancuran.


4. BERGESERNYA SUATU PARADIGMA

Begitu besarnya peran laut dalam kehidupan manusia telah disadari oleh para pemimpin dunia dalam beberapa dekade abad terakhir, bahkan seakarrakan berlomba bangsa-bangsa di dunia menciptakan pola pengelolaan laut yang terbaik. Ajang 'perlombaan' ini tidak hanya diikuti oleh negara yang memiliki garis pantai yang panjang, namun juga negara dengan wilyah pesisir yang sempit. Tidak hanya itu, negara-negara yang tidak berhadapan dengan lautpun ikut menyumbangkan pemikirannya secara tidak langsung karena sadar betul akan fungsi laut untuk kesejahteraan rakyatnya, setidaknya untuk pemenuhan gizi. Mereka mulai menyadari keterbatasan sumber daya darat beserta nilai ekonominya yang selama ini menjadi andalan dalam perekonomiannya.

Perubahan paradigma dilakukan dan nampak pada regulasi baik bidang politik, pertahanan keamanan, pendidikan maupun perekonomian. Cara pandang terhadap laut mulai berubah. Demikian juga pola hidup sebagian besar masyarakat dunia mulai beralih ke pola hidup yang mempriorit'askan protein hewani dan kelestarian laut. Tata cara pengelolaan wilayah pesisir dan lautpun bergeser, dari yang bersifat sektoral bergeser ke arah multisector dengan nafas keterpaduan sebagai kunci utamanya. Hal ini dilandasi kompleksitas permasalahan yang ada disana. Pendekatan pengelolaan juga mendapatkan perhatian dan semakin berkembang tidak hanya pada satu sisi namun multi-dimensional, mulai pendekatan politik, ekonomi, pendidikan, agama, hingga pendekatan budaya bergantung pada kondisi keragaman masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan perlahan tapi pasti mengubah paradigmanya ke pembangunan berbasiskan kelautan dan perikanan ditandai dengan berdirinya sebuah institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan segera dirangkai, diantaranya peraturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu disusun bersama-sama pemangku kepentingan lain.


5. KAWASAN YANG MENJADI TUMPUAN

Salah satu upaya penting yang mulai banyak diterapkan dalam mengurangi dampak degradasi sumberdaya kelautan adalah pengembangan program konservasi laut melalui pembentukan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. Langkah ini dipandang sebagai cara paling efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati laut beserta nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.
Kawasan Konservasi Laut (KKL) dibentuk dalam suatu wilayah pesisir dan laut dengan batas geografis yang tegas dan jelas, ditetapkan untuk dilindungi melalui perangkat hukum atau aturan mengikat lainnya, dengan tujuan konservasi sumberdaya hayati dan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di sekitar (luar) wilayah KKL. Secara hakiki, maksud ditetapkannya KKL adalah untuk dapat melestarikan fungsi dan pelayanan dari ekosistem {ecosystem services) tersebut bagi keseimbangan ekologis dan kesejahteraan manusia.

Pengertian konservasi disini tidaklah sempit, dimana sering disalahartikan bahwa bila suatu kawasan ditetapkan sebagai KKL maka berlaku 'no take zone'. Konservasi secara luas mengandung makna upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara arif imtuk keberlanjutan.

Upaya pengelolaan dan konservasi sumberdaya laut di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan upaya-upaya yang sama di wilayah darat. Pada tahun 2006, kawasan konservasi telah memiliki luas 7,2 juta hektar dan ditargetkan pada tahun 2010, seluas 10 juta hektar dan tahun 2020 seluas 20 juta hektar.

Perangkat kebijakan berkaitan dengan konservasi antara lain UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati, UU No. 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.69 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP no. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh beberapa Pemerintah Daerah.


6. KONSERVASI LAUT INDONESIA : MEWUJUDKAN MISI PENYELAMATAN BUMI

Peran laut sebagai sumber kehidupan telah disadari oleh semua pihak dan solusi yang tepat dalam mengurangi degradasi sumberdaya laut serta menurunnya fungsi dan pelayanan ekosistem laut bagi kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun kawasan konservasi.

Langkah Indonesia dalam membentuk KKL sangatlah realistis, mengingat peran penting yang diemban perairan laut Indonesia dalam penentuan kondisi lingkungan serta menjawab isu global, menyelamatkan bumi.

Food security sebagai salah satu isu global dapat diselesaikan melalui KKL. Dari hasil kajian, KKL memberikan manfaat positif bagi pengelolaan perikanan, karena dapat meningkatkan kepadatan biota laut sebesar 3 kali lipat serta ukuran organisme yang meningkat 1,8 kali, tidak hanya bagi jenis ikan, tetapi juga tanaman dan invertebrate. Selain itu KKL merupakan 'eksportir' jenis organisme ekonomis dewasa dan juvenile ke area penangkapan serta peningkatan stabilitas perikanan {enhanced fisheries stability). Dengan KKL Indonesia, maka ketersediaan makanan dari laut di Asia Tenggara dapat terjamin.

Perubahan iklim global {Climate change), yang disoroti sebagai isu global paling penting di era sekarang ini, dapat dikendalikan dengan pembentukan KKL dimana laut merupakan unsur dominant dalam pembentukan iklim. Dengan KKL, maka tumbuhan seperti mangrove dapat tumbuh lebih baik dan lebat sehingga dapat mengurangi intensitas sinar matahari dan meredam perubahan suhu di permukaan laut. Selain itu, mangrove dapat juga berfungsi sebagai barrier dari pollutants yang dapat meningkatkan suhu air laut.

Melalui KKL, Indonesia menyatakan komitmennya secara nyata dalam mendukung kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa didunia seperti Convention on Biological Diversity (CBD) 1993 yang memandatkan setiap Negara untuk mengalokasikan sumberdaya bagi konservasi keanekaragaman hayati, Millennium Development Goals (MDGs) 2000 yang tersirat perlunya prinsip pembangunan berkelanjutan dan recovery sumberdaya yang hilang, serta World Summit on Sustainable Development (WSSD) 2002 yang menyatakan perlunya global network untuk kawasan konservasi laut serta mengelola dan mengembalikan menurunnya ketersediaan ikan pada level produksi maximum sustainable yield.


FAKTA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

• Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan dua pertiga wilayahnya merupakan lautan dan memiliki lebih dari 17.504 pulau, besar dan kecil yang menyimpan kekayaan alam yang melimpah, 12.000 pulau diantaranya berpenghuni, 9.634 pulau belum bernama.

• Sumberdaya kelautan dan perikanan diperkirakan bernilai USD 136,5 milyar, meliputi perikanan USD 31,9 milyar, pesisir lestari USD 56 milyar, bioteknologi laut USD 40 milyar, wisata bahari USD 2 milyar dan minyak bumi USD 6,6 milyar.

• Potensi ekonomi untuk pemulihan ekonomi sebesar USD 82 milyar per tahun meliputi perikanan tangkap USD 15,1 milyar, budidaya laut USD 46,7 milyar, perairan umum USD 1,1 milyar, budidaya tambak USD 10 milyar, budidaya air tawar USD 5,2 milyar, bioteknologi kelautan USD 4 milyar.

• Panjang garis pantai 95.181 km, terpanjang ke empat setelah Canada, Amerika dan Rusia, serta memiliki luasan terumbu karang yang meliputi 17,59 % dari luasan terumbu karang dunia, 37 % species laut, 30 % hutan mangrove.

• Jumlah desa pesisir 8.090 desa, 3,91 juta Kepala Keluarga dan 16, 42 juta jiwa dengan Poverty Headcount Index 0,3214 (Diolah dari Yayasan SMERU dan BPS 2002)

• Sekitar 25% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dihasilkan dari sumberdaya dan aktivitas di wilayah pesisir dan laut

• Terdapat 12 juta Ha lahan pesisir {coastal land) yang sesuai untuk usaha budidaya ikan, dengan perkiraan potensi produksi 5 juta ton/tahun

• Kehidupan biota laut yang mencapai sekitar ± 80 genera dan 450 spesies terumbu karang, 2.500 spesies molluska, 1512 spesies krustacea, 850 species sponges, 2334 spesies ikan laut, 30 spesies mamalia laut, dan 38 species reptilia (Moosa dan Noontji, 2000), merupakan potensi yang terbesar di dunia yang perlu dijaga kelestariannya.

• Dari luas total terumbu karang yang ada di Indonesia atau seluas 51.020 km2, hanya 6,2 % yang berada dalam kondisi sangat baik.

• Tahun 2006 telah ditetapkan 7,2 hektar Kawasan Konservasi Laut (KKL). Target KKL pada tahun 2010 adalah 10 juta Ha dan 20 juta Ha pada tahun 2020, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia pada konferensi Convention on Biological Diversity pada bulan Maret 2006 di Brazilia.



Sumber: Draft Buku Laut Nusantara: Sebuah Kolam Megabiodiversity untuk Misi Penyelamatan Bumi
22/2/07