Kamis, 19 April 2007

Pemberdayaan Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis

Tanggal : 19 April 2007
Sumber : http://www.bengkalis.go.id/sajian_berita.php?id=22

BENGKALIS - Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Freddy Numberi menyebut upaya untuk meningkatkan taraf hidup bagi 16,4 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di 8009 desa, di 297 kabupaten pesisir hingga saat ini terus dilakukan.

Agar upaya itu kian optimal kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia pihaknya sudah melakukan program-program yang fokus untuk memberdayakan masyarakat yang ada di pesisir itu. “Banyak upaya yang kita lakukan demi menguatkan perekonomian mereka,” katanya saat menghadiri Kemah Riset Perikanan Nasional di Bengkalis, Riau, Rabu (18/4).

Fokus pembangunan kelautan dan perikanan itu kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia antara lain revitalisasi perikanan yang difokuskan pada peningkatan produksi udang, ikan tuna, rumput laut dan pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan. Dengan program ini ia berharap penciptaan lapangan kerja kian terbuka. Tahun lalu sebut bekas Gubernur Papua ini, untuk pemberdayaan masyarakat pihaknya sudah melakukan upaya penguatan modal kerja melalui pengembangan dana ekonomi produktif pada program PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir).

Bantuan dalam rangka menekan biaya produksi juga sudah dilakukan. Misalnya membangun stasiun pompa bahan bakar Nelayan, kedai pesisir, bantuan sarana modal usaha, pemberian bantuan sarana air bersih dan rumpon. “Kita sudah membangun 130 pompa bensin di kawasan pesisir dari 500 stasiun pompa yang kita rencanakan. Lantaran itu saya berharap, daerah lain juga turut serta melakukan hal yang sama. Dana Alokasi Khusus dan dana Dekonsentrasi sebahagian bisa dipakai untuk itu,” katanya. Upaya ini sebut Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia musti segera dilakukan. Sebab hal utama yang membuat nelayan harus mengeluarkan biaya besar lantaran sulitnya mencari bahan bakar. Lahan untuk membangun stasiun bahan bakar itu kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia hendaknya bisa disediakan oleh pemerintah daerah. “Perangkat pompa minyak dari pemerintah pusat. Ini akan menjadi aset nelayan sehingga nelayan punya dana cadangan bila membutuhkan dana untuk hal-hal yang mendesak,” rincinya. Penyaluran dana penguatan modal usaha budidaya dan pemberian subsidi benih juga dilakukan. Hingga saat ini sudah ada 35 pesantren bahari dibangun. Pesantren ini dibekali dana bantuan masing-masing Rp 40 juta. Uang itu akan digunakan untuk modal budidaya perikanan. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan konservasi laut, melalui pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, pemantapan kawasan konservasi laut daerah serta pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat juga sudah berjalan. Penyediaan perumahan nelayan. Dukungan penyediaan riset dan teknologi aplikatif. Dukungan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, latihan dan penyuluhan juga ada. Makanya kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia pendapatan sektor perikanan sudah kian membaik. Buktinya tahun lalu kontribusi sektor perikanan sudah mencapai angka 2,51 persen. Produksi perikanan juga terus meningkat terutama untuk produksi budidaya yang tahun lalu sudah mencapai angka 2,26 juta ton. Hasil tangkapan di laut dan perairan umum juga mengalami peningkatan meski tidak setajam perikanan budidaya. Agar industri perikanan di Indonesia dan ketersediaan ikan laut tetap lestari, pemerintah sebut Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia akan melakukan perbaikan pelayanan perizinan. Mengurangi jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap melalui bilateral arrangement dan mensyaratkan pada kapal asing yang akan melakukan operasi di wilayah perairan ZEE untuk membangun industri pengelolaan di dalam negeri. “Kalau mereka tidak mau membangun, lebih baik tidak usah mencari ikan di perairan kita. Selama ini yang kita besarkan industri mereka. Celakanya, mereka tidak pernah melaporkan hasil tangkapan. Buat apa mereka ada kalau hanya merugikan kita saja,” kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia . Lantaran itulah katanya kerja sama yang tidak menguntungkan itu satu persatu diputus. Lihatlah kerja sama dengan Fhilipina dan Thailand yang sudah dihentikan. “Bulan Juli kerja sama dengan Cina juga kita hentikan,” ujarnya. Kini kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia , kapal asing yang ada di indonesia tinggal sekitar 30 unit. Armada Nasional sekitar 6000an serta armada rakyat mencapai 525000. “inikan angka yang sangat besar. Makanya sebenarnya kita sudah melebihi kapasitas tangkapan. Kalau ini terus berlangsung, bisa-bisa kita akan kesulitan ikan,” katanya. Bengkalis sendiri ternyata juga sudah melakukan terobosan untuk melestarikan ikan di laut. Caranya, sebanyak 5.329 Rumah Tangga yang menggantungkan hidupnya di sektor ikan tangkapan, secara bertahap akan diarahkan untuk menjadi nelayan budidaya. Hal ini kata Bupati Bengkalis demi menghindari kelebihan tangkapan (over fishing) perselisihan lantaran perbedaan alat tangkap dan jenis ikan tangkapan, serta untuk memperluas ruang gerak nelayan dalam menangkap ikan. ”Saat ini sudah ada 770 rumah tangga perikanan budidaya yang sudah kita bina,” katanya. (Sumber Bagian Humas Setda Kab.Bengkalis )

Jumat, 09 Maret 2007

92 Pulau Terluar Indonesia telah Dinamai

Tanggal : 09 Maret 2007
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=126944

JAKARTA--MIOL: Pemerintah menyatakan telah memberi nama-nama untuk 92 pulau terluar yang berbatasan dengan negara- negara tetangga, sementara luas terkecil pulau itu 0,01 km2, dan yang terbesar seluas 400 km2.

Menurut Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Soadjuangon Situmorang, di Jakarta, Jumat (9/3), pulau-pulau terluar itu memiliki berbagai potensi, dan hanya 47 persen yang memiliki penduduk.

Pulau-pulau terluar itu berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, Philipina, Australia, Timor Leste, India dan PNG.

Ia juga menyebutkan Indonesia memiliki 12 pulau yang memiliki potensi kerawanan sengketa di bidang ekonomi, keamanan, dan geografis.

Misalnya, Pulau Sekatung yang berbatasan dengan China, Vietnam, dan Thailand.

Untuk mengamankan pulau-pulau terluar itu, terutama pulau yang rawan sengketa, pemerintah telah menempatkan pasukan TNI/Polri dan melakukan patroli yang rutin.

Sementara itu, Mendagri M Ma'ruf mengatakan pemerintah akan segera menamai sebanyak 6.702 pulau kecil terluar guna mengukuhkan integritas wilayah RI pada 2007.

Sepanjang 2006 pemerintah telah menamai 1.466 pulau kecil terluar wilayah RI dari 8.168 pulau yang belum bernama.

"Penamaan terhadap lebih enam ribu pulau kecil di wilayah terluar RI itu menjadi skala prioritas pemerintah untuk mengokohkan integritas RI dengan negara lain," katanya.

Penamaan sejumlah pulau kecil terluar itu dilakukan berdasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 yang menyatakan terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Timor Leste, India, dan PNG.

Dari 92 pulau tersebut, terdapat 13 pulau yang memiliki potensi kerawanan baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keamanan.

"Karena itu, perlu ada langkah nyata untuk menjaga dan mengelola keberadaan pulau-pulau kecil terluar itu, agar tidak hilang melalui

penuntasan penamaan dan penempatan simbol-simbol kepemilikan dan kedaulatan," ujar Mendagri. (Ant/OL-01)

Rabu, 28 Februari 2007

DPR Dukung Percepatan RUU Pengelolaan Pesisir

Tanggal : 28 Februari 2007
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=167517


JAKARTA - Kalangan anggota Komisi IV DPR mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP-PPK) sehingga pada 2008 sudah bisa diberlakukan di seluruh Indonesia.
"Kita mengusahakan pada penutupan masa sidang atau Maret 2007 sudah selesai pembahasannya," kata anggota Komisi IV DPR Maruahal Silalahi, di Jakarta, Selasa.
Di sela lokakarya RUU PWP-PPK, anggota legislatif dari Partai Demokrat itu mengatakan, selama ini pengaturan kawasan pesisir di Indonesia mengacu pada UU Nomor 84 tahun 1992 tentang Tata Ruang.
Namun, tambahnya, undang-undang tersebut terlalu menekankan pada pengaturan kawasan darat akibatnya pengelolaan wilayah pesisir maupun perairan banyak mengalami penyimpangan sehingga memunculkan dampak negatif.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR tengah mempersiapkan UU Tata Ruang yang baru di mana di situ dilakukan pengaturan terhadap wilayah darat, laut dan di dalam bumi.
"Setelah itu nantinya dilengkapi dengan UU Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya.
Sementara itu, menanggapi kemungkinan RUU PWP-PPK jika diterapkan ke seluruh Indonesia akan berbenturan dengan peraturan daerah (perda), anggota Komisi IV dari Partai Amanat Nasional, Nurhadi menyatakan, seluruh perda harus mengacu pada undang-undang.
Menurut dia, dengan diberlakukannya UU PWP-PPK nantinya, maka setiap kegiatan pengelolaan kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil yang melanggar akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menyatakan, dalam satu setengah dekade belakangan, kekayaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia mengalami degradasi yang terus menerus.
Hal itu, tambahnya, disebabkan meningkatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.
Menurut dia, untuk mengantisipasi dampak pengelolaan wilayah pesisir yang tidak baik maka diperlukan payung hukum yang kuat. Untuk itu, menurut dia, pemerintah bersama DPR menyusun RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (PWP-PPK) sebagai payung hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
RUU PWP-PPK mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Senin, 05 Februari 2007

ADB Bantu Rehabilitasi Terumbu Karang di Kepri

Tanggal : 05 Februari 2007
Sumber : http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=3467

PEKANBARU (Riau Online): Bank Pembangunan Asia (ADB) akan membantu pelestarian dan pengembangbiakan terumbu di tiga wilayah di provinsi Kepri, yakni Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabuaten Kepulauan Riau.

‘’Bantuan itu akan dilakukan melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) tahap II,’’ujar Dirjen Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Widi A Pratikto, di Jakarta, kemarin.

Menurut Widi, rencana pelestarian dan pengembangbiakan terumbu karang tersebut akan dilakukan secara alami dengan memperkecil faktor penyebab kerusakan ekosistem karang. ‘’Jadi sebisa mungkin juga harus dengan menjaga kualitas perairan disekitar tumbuhnya terumbu karang,’’ kata Widi.

Dijelaskannya, program pelestarian terumbu karang tahap Kedua tersebut merupakan kelanjutan dari program serupa. COREMAP tahap II, kata Widi, akan dilakukan pada tahun 2004 ini hingga 2009.

Sedangkan untuk mengatasi berbagai persoalan pengelolalaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat lintas sektoral, DKP akan melakukan secara terpadu. Hal tersebut dilakukan karena pendekatan pengelolaan yang sektoral tidak dapat secara efektif mengatasi permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

‘’Masalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat antar sektoral dimana kondisi ini dapat menciptakan konflik sosial dan kelembagaan sehingga DKP akan meneruskan program pengelolaan pesisir terpadu,’’ imbuh Widi.

Menurutnya, selain tiga daerah di Kepri, ada pula daerah lain yang dimasukkan dalam program COREMAP II ini. Hanya saja, sumber dananya bukan berasal dari ADB. Widi memaparkan, Coremap II (2004-2009) dilaksanakan di tujuh provinsi dan 12 kabupaten/kota yang didukung pendanaan oleh lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia (WB), Global Environmental Facility (GEF) dan Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR).

Pengelolaan proyek CoremapII dibagi atas dua bagian berdasarkan lembaga donor. Dana dari ADB untuk mendanai pelestarian terumbu karang di Nias, Tapanuli Tengah, Kabupaten Kepri, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kabupaten Mentawai. (yun)

Minggu, 07 Januari 2007

Bupati Sumbawa Raih Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Tanggal : 07 Januari 2007
Sumber : http://nusatenggaranews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=2&artid=871

Sumbawa Besar, Nusatenggaranews.com.-
Bupati Sumbawa kembali mendapat anugerah penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan Adibakti Mina Bahari di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau - pulau kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berdasarkan informasi dari Jakarta menyebutkan, Surat Keputusan Menlutkan Nomor Kep/Men/2006 tertanggal 21 Desember 2006 tersebut menempatkan Bupati Sumbawa Drs Jamaluddin Malik pada urutan teratas dari hanya enam penerima ditingkat nasional.

Selain Bupati Sumbawa yang menerima penghargaan Adibakti Mina Bahari di bidang kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil untuk kategori pengelolaan wilayah pesisir terpadu, terdapat Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Riau (Kategori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir), Bupati Berau Kalimantan Timur (Kategori KAwasan Konservasi Laut Daerah) serta Walikota BalikPapan Kalimantan Timur untuk kategori tata loka bahari. Disamping itu terdapat nama Mama Solikin--kelompokk Sapta Dharma Kabupaten Indramayu JAwa Barat untuk kategori Insan peduli pulau - pulau kecil serta Regional Center (RC) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kategori program mitra bahari.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Drs H ISmail Mansyur MM yang dikonfirmasi, mengaku telah menerima Skep Menlutkan tersebut.

Diungkapkan H Ismail, penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendorong inisiatif dan kepentingan utama di daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. "Penetapan Bupati Sumbawa sebagai penerima penghargaan berdasarkan sejumlah kriteria penilaian yang dilaksanakan Tim Penilai dari Menlutkan beberapa bulan lalu," katanya.

Menurut H Ismail Mansyur, penghargaan dalam bentuk plakat tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dalam waktu dekat, namun pihaknya masih menunggu jadwal. "Kami masih siapkan Profil terbaru untuk segera dikirm ke kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Sementara itu pula, KAsubbid Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sumbawa, Ir Junaidi MSi selaku kuasa pengguna anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (MCRM/Marine and Coastel Resorces management) , mengatakan, "Prestasi ini menunjukkan Kabupaten Sumbawa telah berhasil melakukan program pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu," katanya.

Junaidi menyebutkan sejumlah kriteria yang telah mampu dilaksanakan di daerah ini secara terpadu oleh seluruh stake holder (Bappeda dan sejumlah Dinas Teknis) yang ada antara lain bahwa Kabupaten Sumbawa dewasa ini telah memiliki peta detail kawasan pesisir, hasil kaji draf pengembangan budidaya rumput laut, pelatihan kelompok masyarakat tentang teknik pengelolaan sumberdaya pesisir dan pembetukan lembaga keuangan masyarakat desa yang saat ini telah ditindaklanjuti menjadi koperasi masyarakat pesisir.

Kemudian, katanya, pemberian dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir, pembuatan draf perdes dengan pengelolaan wilayah pesisir, pembuatan profil lingkungan desa hingga pembuatan sarana kesehatan lingkungan semacam MCK.

Selain itu pula, terdapat kelompok pengelola sumber daya pesisir yang mumpuni, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat--dari pembenihan, penanaman, pembibitan dan pelatihan. "Juga telah dilaksanakan pembangunan terumbu karang buatan," katanya.

Melengkapi semua itu, lanjut Junaidi, terdapat kegiatan pembangunan dan pemasangan sarana penyuluhan lingkungan, pembuatan sarana pasca panen (lantai jemur dan para - para), pembuatan dempon rumput laut serta peralatan penunjang berbasis teknologi pengelolaanhasil. Ada pula pembuatan Balai Informasi Perikanan (BIP) dan perlengkapan perpustakaan desa.

"Pemda juga telah mengadakan kapal motor untuk operasional tim pembinaan pesisir terpadu," katanya.

"Dan sebagai langkah atau bentuk promosi identitas kawasan, Pemda juga telah membangun gerbang kawasan di pintu masuk Desa Labuhan Kuris Kecamatan LApe disertai rehabilitasi jalan ke daerah tepi laut tersebut," tukas junaidi.() gaung

Jumat, 05 Januari 2007

Bupati Sumbawa Raih Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Tanggal : 5 Januari 2007
Sumber : http://www.sumbawakab.go.id/lihatBerita.php?idNya=1267


Bupati Sumbawa kembali mendapat anugerah penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan Adibakti Mina Bahari di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulalu - pulau kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berdasarkan informasi dari Jakarta menyebutkan, Surat Keputusan Menlutkan Nomor Kep/Men/2006 tertanggal 21 Desember 2006 tersebut menempatkan Bupati Sumbawa Drs Jamaluddin Malik pada urutan teratas dari hanya enam penerima ditingkat nasional.

Selain Bupati Sumbawa yang menerima penghargaan Adibakti Mina Bahari di bidang kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil untuk kategori pengelolaan wilayah pesisir terpadu, terdapat Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Riau (Kategori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir), Bupati Berau Kalimantan Timur (Kategori KAwasan Konservasi Laut Daerah) serta Walikota BalikPapan Kalimantan Timur untuk kategori tata loka bahari. Disamping itu terdapat nama Mama Solikin--kelompokk Sapta Dharma Kabupaten Indramayu JAwa Barat untuk kategori Insan peduli pulau - pulau kecil serta Regional Center (RC) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kategori program mitra bahari.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Drs H ISmail Mansyur MM yang dikonfirmasi, mengaku telah menerima Skep Menlutkan tersebut.

Diungkapkan H Ismail, penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendorong inisiatif dan kepentingan utama di daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. "Penetapan Bupati Sumbawa sebagai penerima penghargaan berdasarkan sejumlah kriteria penilaian yang dilaksanakan Tim Penilai dari Menlutkan beberapa bulan lalu," katanya.

Menurut H Ismail Mansyur, penghargaan dalam bentuk plakat tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dalam waktu dekat, namun pihaknya masih menunggu jadwal. "Kami masih siapkan Profil terbaru untuk segera dikirm ke kementrian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Sementara itu pula, KAsubbid Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sumbawa, Ir Junaidi MSi selaku kuasa pengguna snggsrsn Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (MCRM/Marine and Coastel Resorces management) , mengatakan, "Prestasi ini menunjukkan Kabupaten Sumbawa telah berhasil melakukan program pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu," katanya.

Junaidi menyebutkan sejumlah kriteria yang telah mampu dilaksanakan di daerah ini secara terpadu oleh seluruh stkae holder (Bappeda dan sejumlah Dinas Teknis) yang ada antara lain bahwa Kabupaten Sumbawa dewasa ini telah memiliki peta detail kawasan pesisir, hasil kajitrap pengembangan budidaya rumput laut, pelatihan kelompok masyarakat tentang teknik pengelolaan sumberdaya pesisir dan pembetukan lembaga keuangan masyarakat desa yang saat ini telah ditindaklanjuti menjadi koperasi masyarakat pesisir.

Kemudian, katanya, pemberian dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir, pembuatan draf perdes dengan pengelolaan wilayah pesisir, pembuatan profil lingkungan desa hingga pembuatan sarana kesehatan lingkungan semacam MCK.

Selain itu pula, terdapat kelompok pengelola sumber daya pesisir yang mumpuni, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat--dari pembenihan, penanaman, pembibitan dan pelatihan. "Juga telah dilaksanakan pembangunan terumbu karang buatan," katanya.

Melengkapi semua itu, lanjut Junaidi, terdapat kegiatan pembangunan dan pemasangan sarana penyuluhan lingkungan, pembuatan sarana pasca panen (lantai jemur dan para - para), pembuatan dempon rumput laut serta peralatan penunjang berbasis teknologi pengelolaanhasil. Ada pula pembuatan Balai Informasi Perikanan (BIP) dan perlengkapan perpustakaan desa.

"Pemda tuga telah mengadakan kapal motor untuk operasional tim pembinaan pesisir terpadu," katanya.

"Dan sebagai langkah atau bentuk promosi identitas kawasan, Pemda juga telah membangun gerbang kawasan di pintu masuk Desa LAbuhan Kuris Kecamatan LApe disertai rehabilitasi jalan ke daerah tepi laut tersebut," tukas junaidi.

Rabu, 08 November 2006

Profil Wilayah Pesisir dan Lautan Propinsi NTB

Tanggal : 8 November 2006
Sumber : http://www.diskanlut-ntb.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=71

Secara biofisik, propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup tinggi, yaitu luas perairan lautnya sekitar 29.159,04 km2, panjang pantai 2.333 km dan perairan karang sekitar 3.601 km2. Ekosistem penting lainnya adalah padang lamun (seagrass beds), rumput laut (sea weeds), pantai berpasir dan ekosistem mangrove.

Untuk luas wilayah daratan dan perairan laut pada setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, panjang pantai serta teluk dan lokasi , kedalaman dan luas perairan karang di NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Luas Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004


No

Kabupaten/Kota

Luas Wilayah (Km2)


Daratan
Perairan Laut
Jumlah

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Lombok Barat
Lombok Tengah
Lombok Timur
Sumbawa
Dompu
Bima
Kota Mataram


1.649,15
1.427,65
1.605,55
8.493,00
2.324,55
4.596,90
56,35

1.352,49
397,56
1.074,33
4.912,46
1.298,17
3.760,33
56,80

3.001,64
1.825,21
2.679,88
13.405,46
3.622,72
8.357,23
113,15

Propinsi NTB
-
16.306,90
16.306,90

T o t a l

20.153,15
29.159,04
49.312,19
Sumber : Pusat Data Propinsi (PDP) Bappeda Prop. NTB




Tabel 2. Panjang Pantai dan Teluk di Propinsi NTB

No

Pantai dan Teluk

Panjang


Mil
Km

1.

Keliling P. Lombok
a. Pesisir Utara
b. Pesisir Barat
c. Pesisir Selatan
d. Pesisir Timur

228
37
56
89
46

423
67,52
104
165
85
2
Keliling P. Sumbawa
a. Pesisir Utara
b. Pesisir Barat
c. Pesisir Selatan
d. Pesisir Timur
649
308
31
269
41
1.202
570
58
498
76
3.

Teluk – teluk
a. Teluk Saleh
b. Teluk Cempi
c. Teluk Bima
d. Teluk Waworada
e. Teluk Sanggar
f. Teluk Sape
g. Teluk Lb. Ijuk
h. Teluk Awang
i. Teluk Sepi
j. Teluk Lb. Lombok

382
152
42
34
40
30
39
11
19
12
3
708
282
78
63
74
56
72
20
35
22
6
Nusa Tenggara Barat
1.259
2.333





Tabel 3. Lokasi, Kedalaman, dan luas Perairan Karang
di Nusa Tenggara Barat



Kabupaten/
Kota

Lokasi

Kedalaman (m)


Luas (Km2)

Lombok Barat & Kota Mataram

Pandanan
Gili Gede
Senggigi
Teluk Kombal


32-34
5-12
3-18
4-51

246,95
200,65
115,76
164,64

Lombok Tengah

Teluk Awang

11-85

247,15

Lombok Timur

Teluk Belanting
Pulau dan Sesait

30-34
8-25

74,09
246,95

Sumbawa

Barat Pulau Moyo
Labuhan Alas
P. Dangar dan Ngali
Teluk Santong
Pulau Rakit
Mata PT

90-94
6-13
5-8
4-10
14-17
12-15

49,70
148,17
249,70
499,39
246,95
144,06

Dompu

Teluk Sanggar
Teluk Cempi

19-31
5-8

36,01
134,45

Bima dan Kota Bima

Teluk Bima
Sape
Teluk Sape
Teluk Waworada

7-8
16-34
3-51
10-25

28,81
267,53
356,71
144,06

NTB



3.601,28

Luas wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat mencapai 29.159,0 Km2. Secara lengkap luas wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat berdasarkan nama perairan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 4. Luas Wilayah Perairan Laut NTB Berdasarkan Nama Perairan



No


Nama Perairan Laut NTB

Luas (Km2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Laut Jawa
Laut Flores
Samudera Hindia
Selat Lombok
Selat Alas
Selat Sape
Selat Sumba
Teluk Saleh
Teluk Cempi
Teluk Bima
Teluk Waworada

3.059
8.847
9.813
1.355
1.035
1.881
1.012
1.459
239
184
275
T o t a l
29.159,0



Tabel 5. Luas Wilayah Perairan Laut Per Kabupaten/Kota
Se – NTB Berdasarkan Nama Perairan



No

Nama Kabupaten dan Nama Perairan Laut


Luas (km2)
I.
1.
2.
3.
Lombok Barat termasuk Kota Mataram
Laut Jawa
Samudera Hindia
Selat Lombok

1.828
1.059
1.355
Jumlah I ……………………………….…………………..
4.242
II.
Lombok Tengah
Samudera Hindia

975
Jumlah II ………………………………………………….
975
III.
1.
2.
3.
Lombok Timur
Laut Jawa
Samudera Hindia
Selat Alas

1.231
951
647
Jumlah III …………………………………………………
2.829
IV.
Sumbawa

1.
2.
3.
4.
Laut Flores
Samudera Hindia
Selat Alas
Teluk Saleh
3.600
5.161
388
771
Jumlah IV …………………………………………………
9.920
V.
1.
2.
3.
4.
Dompu
Laut Flores
Samudera Hindia
Teluk Saleh
Teluk Cempi

991
835
688
239
Jumlah V ………………………………………………….
2.753
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bima termasuk Kota Bima
Laut Flores
Samudera Hindia
Selat Sape
Selat Sumba
Teluk Bima
Teluk Waworada

4.256
832
1.881
1.012
184
275
Jumlah VI ………………………………………………….
8.440
Total Jumlah Se – NTB (I s.d.VI)
29.159,0

Jumlah Pulau – pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni di wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 tercatat sebanyak 137 buah, dengan rincian per kabupaten sebagaimana disajikan pada tabel 7..2


Tabel 7.2 Jumlah Pulau – pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni di Perairan Laut Kabupaten/Kota Se – NTB


NO

KABUPATEN / KOTA
JUMLAH
BERPENGHUNI
TDK BERPENGHUNI
JUMLAH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lombok Barat
Lombok Tengah
Lombok Timur
Sumbawa
Dompu
Bima
Kota Mataram
Kota Bima
Kab.Sumbawa Barat

7
0
6
10
1
3
0




20
15
24
39
8
4
0

37
15
30
49
9
7
0
Se – NTB
27
110
137
Sumber data : Identifikasi pulau- pulau kecil NTB 2002




Nama – nama pulau kecil berdasarkan Atlas Wilayah Pesisir dan Laut di Propinsi Nusa Tenggara Barat
No
Nama pulau
No
Nama pulau
No
Nama pulau
A
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


Pulau Lombok
Gili Lawang
Gili Sulat
Gili Larot
Gili Tikus
Gili Rangkul
Gili Tameak
Gili Petelu
Gili Surak
Gili Kerate
Gili Botak
Gili Makemkao
Gili Belek
Gili Batu Putik
Gili Ree
Gili Melayu
Gili Batulunjur
Gili BatuKode
Gili Tenge
Gili Aseng
Ujung Kecubung
Gili Meringkik
Gili Bembeh
Gili Kuri
Gili Kere
Gili Linus
Gili Nyepug
Gili Sayang
Gili Penginang
Gili Anakewok
Gili Perigi
Gili Anakanjan
Gili Medas
Gili Nusa
Gili Gantung
Gili Batuberang
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Gili Kebango
Gili Batupayung
Gili Wayang
Gili Sayang
Gili Kawu
Gili Montong
Gili Lewu
Monjong Biras
Gili Kere
Gili Wayang
Sophialusa
Gili Sarang Burung
Gili Sarang
Gili Gundi
Gili Solet
Gili Asahan
Gili Soleng
Gili Asahan
Gili Goleng
Gili Layar
Gili Regit
Gili Anyadan
Gili Sudak
Gili Tankembar
Gili Genting
Gili Lontar
Gili Poh
Gili Nangku
Gili Sudak
Gili Bedis
Gili Mas
Gi8li Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Gili Lebur
Gili Lampu
Gili Pasaran
74
75
76
B
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Gili Lendengbelo
Gili Pasir
Gili Petagan
P. Sumbawa
Sasaio
Dua
Belang
Namo
Kenawa
Genang
Kalong
Panjang
Seringgit
Kramat
Medang
Satonda
Sangiang
Nisanae
Sentodo
Batumonco
Gilibanta
Sapekah
Mataganteh
Kelapa
Nisasido
Sapudu
Besar
Rakit
Lipan
Taihabao
Dompo
Ketapang
Tengar
ngali
Dangger Besar
Moyo
Tabel 1 : Luas Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004