Pesona Lembah Kahung

Tanggal : 16 Maret 2006
Sumber : http://banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=45

Kahung, destinasi ini, menarik sekali untuk dijelajahi. Hutan alam tropisnya yang masih perawan de-ngan air terjunnya tujuh tingkat dan lebar sekitar 8 meter plus udaranya yang sangat sejuk, amat menggoda siapa saja yang haus akan sensasi menikmati alam terbuka.

Air Terjun Lambah Kahung

Bayangkan, untuk menuju ke sini, di perjalanan (dengan kelotok selama 1,5 jam) anda sudah disuguhi beningnya Bendungan Riam Kanan yang di kanan-kirinya dipagari gunung-gunung (rentetan Pegunungan Meratus) yang menjulang biru maupun pulau-pulau kecil nan bertebaran di sana-sini.

Begitu sampai di Balangian (kampung paling hulu di Riam Kanan) anda sudah disambut dengan sebuah kampung yang penduduknya ramah-ramah, nuansa kesahajaanya amat kentara dan ketulusannya yang nyata.

Setelah melapor ke aparat desa, anda tinggal meminta jasa guide dari penduduk lokal (Pak Udin, dll) untuk menuju ke lokasi sekaligus mem-bawakan barang bawaan anda.

Dan, dari sini petualangan dengan menjelajahi alam terbuka baru dimulai.

Dari Balangian menuju air terjun Kahung, anda akan menemui tiga shelter atau persinggahan. Shelter pertama akan anda temukan di menit 45. Dari shelter pertama inilah, anda baru mulai benar-benar menikmati sensasi berjalan di alam terbuka yang berbukit-bukit dengan tetumbuhan perdu dan ilalang di kanan-kiri.

Dua jam kemudian anda akan sampai di shelter 2. Di sini, sebaiknya istirahat untuk melanjutkan perjalanan esok harinya. Di sini, di pinggiran sungai yang bening, anda bisa mandi sepuasnya, atau menikmati matahari tenggelam dengan santai.

Keesokan harinya, barulah anda melanjutkan perjalanan ke air terjun. 1,5 jam dari shelter 2, anda akan bertemu dengan shelter 3, dari sini, tanjakan dan jalan setapak, anakan sungai kecil, aneka flora dan fauna akan anda temukan hingga sampai di air terjun yang sangat dingin tersebut.

Kondisi Penduduk Kabupaten Banjar

Tanggal : 14 Maret 2006
Sumber : http://banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=20

Ditinjau dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Banjar menurut data BPS Kabupaten Banjar tahun 2004 sebesar 453.042 jiwa. Kalau dibandingkan dengan data tahun 2000 yang lalu yaitu sejumlah 411.938 jiwa, maka terdapat pertumbuhan sebesar 2,53% dalam kurun waktu 5 tahun.

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk maka jumlah rumah tanggapun mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 104.703 KK pada tahun 2000 menjadi 111.248 KK pada tahun 2004.

Penyebaran penduduk relatif masih belum merata, konsentrasi penduduk ada di Kecamatan Martapura 83.673 jiwa atau 18,47% dan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Aranio yaitu hanya 7.787 jiwa atau 1,72 %.

Namun demikian tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Banjar pada tahun 2004 masih sekitar 97 jiwa per km² dimana ibukota Kabupaten Banjar yaitu Kota Martapura, menjadi kecamatan terpadat yaitu 1.991 jiwa per km². Sedang tingkat kepadatan terendah Kecamatan Aranio yaitu hanya 7 jiwa per km².

Disisi Pemerintahan, Kabupaten Banjar semula terdiri dari 12 Kecamatan kemudian menjadi 16 Kecamatan setelah dimekarkan. Ke empat kecamatan pemekaran tersebut berasal dari 4 Perwakilan Kecamatan kemudian dijadikan kecamatan definitif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003. Kecamatan baru ini adalah Kecamatan Martapura Barat berpusat di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Timur pusat pemerintahannya di Desa Mekar, Kecamatan Beruntung Baru di Desa Kampung Baru dan Kecamatan Sambung Makmur di Desa Madurejo. Dari 16 Kecamatan tersebut tersebar 288 desa dan 7 kelurahan.

DPRD Propinsi Gorontalo Konsultasi Penyusunan RAPERDA Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Terumbu Karang

Tanggal : 8 Februari 2006
Sumber : http://www.ina.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=696

Pengembangan Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Provinsi Gorontalo, sehingga pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dapat menunjang hal tersebut selain sebagai upaya menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada, demikian disampaikan Rustam Akili, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Gorontalo dalam kunjungan kerja ke Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 25 Januari 2006.

Kunjungan kerja yang diikuti anggota Pansus 2 Raperda yaitu Raperda Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Raperda Pengelolaan Terumbu Karang, diterima Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Prof. Ir. Widi A. Pratikto, MSc.,PhD) beserta seluruh jajaran Eselon II lingkup KP3K.

Secara geografis Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang sangat strategis khusunya dalam pengelolaan Teluk Tomini dan Sulu Sulawesi Marine Ecoregion. Keberadaan badan kerjasama pengelolaan pesisir yang mengkoordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang berada di kawasan Teluk Tomini diharapkan akan memacu pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolan Pesisir Terpadu maupun Raperda Pengelolaan Terumbu Karang, didasari bukan hanya kepentingan ekonomis semata, tetapi juga akan meliput koordinasi dalam merencanakan, melindungi, memanfaatkan dan memerkaya sumberdaya pesisir dan lautan yang ada.

Pada kesempatan tersebut, Seditjen KP3K mengemukakan bahwa apabila Perda tersebut nantinya keluar diharapkan terdapat lembaga yang tetap mengawal khususnya dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi kegiatan serat monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai pelaksanaan Perda. Keberadaan Badan Koordinasi diharapkan tidak membebani keberadaan lembaga yang ada tetpai lebih berperan dalam upaya memadukan kegiatan dan pelaksanaannya.

Terkait dengan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah Gorontalo, keberadaan bantuan listrik tenaga surya (LTS) yang terjangkau masyarakat di sana diharapkan dapat didukung oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Listrik di pulau-pulau kecil diharapkan dapat menjadi modal dalam mengerakkan perekonomian.

Khusus tentang terumbu karang, Raperda diharapkan juga memuat ”pelarangan” yang tidak hanya pada pelindungan terumbu karang saja tetapi juga ekosistem lainnya. Untuk itu dalam pemanfaatan perairan laut harus ada pengaturan yang jelas, sehingga kasus pengeboman ikan pada wilayah terumbu karang serta pemanfaatan terumbu karang untuk hiasan dapat dikurangi.

Pada akhir kunjungan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Goronntalo juga berharap DKP dapat memfasilitasi upaya membantu permodalan nelayan melalui swamitra mina maupun keberadaan SPDN.

Tiga Even Wisata Internasional Digelar di Tanjungpinang

Tanggal : 05 Januari 2006
Sumber : http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=2083

TANJUNGPINANG (Riau Online): Guna mengembangkan wisata pulau-pulau kecil yang sekarang ini sedang menjadi sasaran utama pemerintah pusat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) menggelar tiga even bertaraf internasional di Kota Tanjungpinang.

Acara yang rencananya akan dilangsungkan mulai tanggal (29/7) hingga (1/8) ini bakal terdiri dari tiga even yakni Festival Melayu Pluralistik menampilkan berbagai kesenian daerah dan tradisi dalam dan luar negeri, kemah budaya di pesisir serta seminar dan lokakarya tentang nilai-nilai pluralistik melayu.

"Kemah budaya yang digelar di pesisir ini dimaksudkan untuk mengenalkan peserta kemah terhadap kehidupan nelayan yang tinggal di pesisir serta pulau-pulau kecil sesuai dengan tujuan pengembangan wisata di Indonesia. Dan acara ini merupakan even kemah di pesisir untuk pertamakalinya," jelas staf ahli Menbudpar bidang pranata sosial, Dr Muklis Paeni di ruang rapat kantor Walikota.

Rapat dengan Kementrian Budpar serta Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) itu sendiri dipimpin langsung Walikota Tanjungpinang, Dra Hj Suryatati A. Manan didampingi Wakil Walikota, Drs Wan Izhar Abdullah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Drs Azhar Syam, Kepala Disbudpar, Drs Said Parman serta tokoh seni, budaya dan masyarakat Tanjungpinang.

Muklis mengatakan, agar even ini memberikan hasil maksimal di masa depan mengingat Tanjungpinang merupakan pintu gerbang utama berbatasan dengan negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia, tiga even internasional ini rencananya bakal dijadikan sebagai agenda tahunan.

"Kita memang masih mencoba menggelar even ini di Tanjungpinang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan akan digelar di sejumlah wilayah lain di Indonesia dengan tujuan serupa yakni pengembangan pulau-pulau kecil," katanya.

Dia mengharapkan, dengan adanya even yang pasti menyedot anggaran cukup besar ini akan menjadi awal yang bagus pengembangan wisata di masa depan. Selain itu, even ini juga diharapkan bisa menjadi cara jitu melestarikan budaya melayu.

"Kita menyadari kalau even ini tidak akan secara otomatis langsung menyedot para turis datang ke Indonesia khususnya Tanjungpinang. Namun, kita harapkan even ini bisa menjadi awal baik bagi masa depan wisata di Indonesia," katanya.

Sementara, dalam kesempatan sama Walikota Tanjungpinang menyambut baik rencana even internasional yang akan dilangsungkan di Tanjungpinang. Apalagi, biaya pelaksanaan acara yang bakal dihadiri perwakilan dari sejumlah negara tetangga ini menjadi tanggungan pemerintah pusat. (ak)

ADB lanjutkan Proyek pemberdayaan pesisir dan laut di NTT

Tanggal : 9 Desember 2005
Sumber : http://www.ntt-online.org/2005/12/09/adb-lanjutkan-proyek-pemberdayaan-pesisir-dan-laut-di-ntt/

Kupang, NTT Online - Bank Pembangunan Asia (ADB) akan melanjutkan proyek pemberdayaan pesisir dan laut di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau yang lebih dikenal dengan “Marine and Coastal Management Project (MCRMP)”.

“Kami perlu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi selama MCRMP dilaksanakan di NTT agar pelaksanaan tahap berikut makin berkualitas,” kata pejabat ADB asal Philipina, Nilda Calma kepada para wartawan usai bertemu Gubernur NTT, Piet Aleksander Tallo, S.H, di Kupang, Rabu (7/12).

Calma didampingi pejabat ADB lainnya asal Jepang, Kazuyuki Nagao dan Kepala Pengguna Anggaran (KPA) MCRMP di Indonesia, Agung Tri Prasetyo serta pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sejumlah pejabat Departemen Perikanan dan Kelautan.

Dia mengatakan, pelaksanaan program MCRMP di NTT sudah setengah perjalanan sehingga perlu dievaluasi agar terlaksana sesuai target dan berkelanjutan di tahun mendatang.

“ADB menghendaki adanya peningkatan kualitas proyek MCRMP yang didukung justifikasi (penegakan hukum) yang kuat. Berbagai persoalan yang mencuat dalam proses pelaksanaan akan dijadikan pelajaran menuju kesuksesan di masa mendatang,” katanya. Dia berharap berbagai komponen terkait di Pemerintahan Propinsi NTT dapat memanfaatkan peluang dukungan anggaran pemberdayaan pesisir dan laut NTT yang ditawarkan ADB.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pembangunan (PP) IV Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, Ir. Dani Suhadi mengatakan, prinsip-prinsip MCRMP sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi NTT sesuai rencana strategis dan zonasi wilayah perairan dan laut, rencana pengelolaan serta rencana aksi.

Komponen kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan di NTT berupa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang ditunjang komponen data dan informasi spesial, penegakan hukum pemanfaatan sumber daya laut dan komponen investasi.

“ADB memberikan penguatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Jenis kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan agar pihak pengelola mampu mengoptimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Suhadi mengatakan, para pengelola sumber daya laut juga dibekali pengetahuan tentang kerangka hukum dan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di NTT. Selain itu, para pengelola diberikan pengetahuan yang cukup tentang peningkatan kondisi sosio-ekonomi dan ekosistem pada habitat pesisir terpilih.

“Sejauh ini proyek MCRMP telah menghasilkan rancangan Perda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut NTT dan tersusunnya naskah akademik pengelolaan wilayah pesisir. Juga sudah ada 60 aparatur terlatih di bidang pengelolaan pesisir,” katanya. Antara

Tanggal : 28 Oktober 05
Sumber : http://www.sumbawanews.com/?view=lihatartikel&id=995&topik=3

Secara geografis, Pulau Lombok dan Pulau Bali memang terpisah. Batasnya jelas. Selat Lombok, yang membentang di sepanjang pesisir barat Pulau Lombok atau di pesisir timur Pulau Bali, menghubungkan kedua pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara ini. Tetapi, dari sisi sejarah dan budaya, keduanya memiliki kedekatan khusus yang menjadikan Lombok dan Bali seperti dua saudara sekandung. Bahkan, sampai muncul istilah, ”di Lombok kita bisa menemukan Bali”.

Kedekatan budaya Bali dan Lombok memang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedua pulau bertetangga ini. Diawali dengan masuknya pengaruh paham Siwa-Buddha dari Pulau Jawa yang dibawa para migran dari kerajaan-kerajaan Jawa sekitar abad ke-5 dan ke-6 Masehi, sampai infiltrasi Kerajaan Hindu Majapahit yang mengenalkan ajaran Hindu-Buddha ke penjuru timur wilayah Nusantara pada abad ke-7 M.

Sejumlah penanda masih terlihat jelas hingga saat ini. Di sejumlah tempat di Pulau Lombok dan Bali terdapat nama-nama desa yang mengadopsi nama tempat di Jawa. Sebut saja, Kediri, Pajang, ataupun Mataram, yang kini menjadi nama ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedekatan sejarah dan budaya penduduk kedua pulau ini menjadi lebih kental pada masa kejayaan Kerajaan Karangasem di Pulau Bali sekitar abad ke-17 M, yang menjadikan Lombok sebagai hinterland-nya Karangasem.

Pendatang asal Bali yang bermigrasi ke Lombok pada zaman kerajaan itu memanggil penduduk Sasak dengan sebutan semeton, yang berarti saudara. Sebaliknya, terhadap warga Bali dan etnis non-Sasak lainnya, masyarakat Sasak memberikan panggilan hormat, batur, yang berarti sahabat. Batur Bali berarti sahabat dari Bali, Batur Jawa bermakna sahabat dari Jawa.

Bahasa Bali-Lombok

Salah satu kedekatan budaya antara Lombok dan Bali lainnya adalah bahasa. Sebelum ramai didatangi beragam etnis, Pulau Lombok sudah dihuni masyarakat Sasak yang disebut sebagai penduduk asli. Ragam bahasa antara Lombok dan Bali hampir serupa, sama-sama bersumber dari bahasa Kawi dengan aksara Jawa Kuno.

”Huruf aksara Sasak dan Bali 100 persen sama, hanacaraka-nya berjumlah 18. Ini berbeda dengan aksara di Jawa yang lebih banyak dua aksara. Bedanya, penulisan aksara Sasak lebih tegas dibanding aksara Bali,” ujar pemerhati budaya Sasak, I Gde Mandia, kepada tim Lintas Timur-Barat di Mataram, Minggu (23/10).

Begitu juga dalam teknik pencatatan. Tradisi menulis di daun lontar dilakukan pujangga dan sastrawan di Bali dan Lombok. Teknik ini dilanjutkan dengan tradisi membaca naskah sastra, pepawosan dalam budaya Sasak dan mabebawos dalam budaya Bali.

Kedekatan kultural itu dimanifestasikan pula dalam kehidupan beragama. Meskipun kini mayoritas masyarakat Sasak menganut agama Islam, namun dalam sekelompok kecil dari mereka masih menjalankan tradisi Watu Telu tersebut yang kemudian dikenal penganut Islam Watu Telu.

”Agama Tirta, yang berkembang menjadi agama Hindu, dan Watu Telu merupakan kepercayaan yang hampir sama, baik dari bentuk pemujaan maupun sarananya, yang disebut kemalik atau semacam tugu pemujaan,” kata Mandia. ”Ketika Islam semakin berkembang di Lombok, perlahan kemalik ini menghilang karena para penggrembe atau pemeluk kepercayaan itu beralih menjadi Muslim,” ujar mantan Kepala Taman Budaya Mataram ini.

”Di beberapa pura, kemalik ini masih ada dan disebut sebagai pelinggih kemalik, seperti di Pura Lingsar, Pura Suranadi, juga di Medaing dan Narmada,” lanjut Mandia.

Dalam ritual upacara masyarakat Hindu di Lombok dikenal tradisi melantunkan tembang Turun Taun saat berlangsungnya upacara sakral memohon turunnya hujan. Upacara ini digelar di pura setempat menjelang datangnya musim tanam.

Meskipun dilantunkan masyarakat Hindu, ragam bahasa dan lagunya jelas menunjukkan pengaruh Sasak, ditambah beberapa sisipan kata-kata bernuansa Islam. Sebait lagu ini, misalnya, Turun Taun Leq Gedong Sari//Mumbul Katon Suarge Mulie//Langan Dee Sida Allah Nurunang Sari//Sarin Merta Sarin Sedana, yang intinya kira-kira bermakna semoga Tuhan segera menurunkan hujan sebagai inti kebahagiaan.

Kata sangkaq dan kembeq (kenapa), lasingan, timaq (walau), aro (ah), kelaq moto (sayur bening), dalam bahasa Sasak, kata Mandia, antara lain juga diadopsi sebagai percakapan sehari-hari masyarakat Bali di Lombok.

Akulturasi kearifan

Akulturasi budaya antara penduduk lokal dan Bali serta Jawa juga terlihat dalam busana dan tradisi masyarakat. Misalnya, ikat kepala, yang dalam tata busana adat Sasak disebut sapuk (dipakai pria), mirip dengan destar dalam busana Bali.

Kebiasaan nebon, suami yang membiarkan rambutnya gondrong selama sang istri hamil, dikenal dalam tradisi Sasak dan Lombok. Rambut sang suami baru dipotong setelah istrinya melahirkan. Selama nebon, kegiatan rumah tangga ditangani suami. Kebiasaan ini dipertahankan dengan tujuan demi melahirkan generasi yang bibit, bebet, dan bobotnya berkualitas, juga kesehatan jasmani dan rohaninya lebih baik.

”Dulu, kalau mau berkunjung ke rumah seorang gadis, meskipun keduanya sama-sama keluarga Bali, sang pemuda harus bisa membacakan isi lontar Pesasakan, yang bahasa pantunnya murni menggunakan bahasa Sasak,” kata Mandia.

Mandia mengakui, tradisi yang sarat kearifan lokal tersebut kini sudah semakin memudar, bahkan menghilang, karena jarang dipraktikkan. Salah satunya, kebiasaan bertukar bahasa antara batur Bali, batur Jawa, dan semeton Sasak. ”Selain menjadi alat berkomunikasi, bahasa juga merupakan alat mempererat hubungan sosial dan alat pemersatu,” ujar Mandia mengakhiri perbincangan. (KHAERUL ANWAR/ COKORDA YUSDISTIRA)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0510/28/Lintimbar/2161513.htm

PULAU LIWUNGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Tanggal : 6 Maret 2005
Sumber : http://www.dkp-banten.go.id/berita/05/mar05-pulau.html

Pulau Liwungan merupakan salah satu gugus kepulauan yang terletak di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Panimbang. Pulau ini memiliki luas ± 50 hektare dengan kondisi pantai karang dan berbatu.

Seperti kebanyakan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang, Pulau Liwungan merupakan pulau yang belum secara maskimal dimanfaatkan, hal ini terlihat dari tidak adanya penduduk yang menetap serta tidak adanya sarana dan prasarana umum yang dibangun di pulau itu.

Kalau dilihat dari kondisi fisik alami, Pulau Liwungan diketahui memiliki sedikit hutan mangrove, memiliki biota air padang lamun dan terumbu karang. Untuk potensi perikanan, pulau ini memiliki potensi budidaya laut yang cukup bagus, diantaranya untuk budidaya rumput laut dan pertambakan udang. Hal ini dikarenakan kondisi perairan yang masih relative bersih dan belum terkontaminasi oleh pencemaran laut.

Dari segi penangkapan ikan, perairan sekitar Pulau Liwungan merupakan fishing ground yang cukup potensial. Saat Samudera Biru mengunjungi pulau itu beberapa waktu lalu terlihat puluhan kapal nelayan sedang melakukan penangkapan ikan di daerah ini, rata-rata mereka menggunakan alat tangkap jaring payang.

Secara umum, Kabupaten Pandeglang memiliki 14 (empat belas) pulau-pulau kecil yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. 5 (lima) pulau diantaranya termasuk dalam Taman Nasional Ujung Kulon yakni : Pulau Pamagangan, Pulau Boboko, Pulau Handeuleum, Pulau Peucang dan Pulau Panaitan.

Untuk potensi peluang investasi di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang secara umum meliputi: bidang pertambangan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata. Untuk sector kelautan dan perikanan dapat dikembangkan budidaya laut dan penangkapan ikan.

Permasalahan umum pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang adalah belum jelasnya status pengelolaan/kepemilikan pulau-pulau kecil serta masalah penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.***(Win)

Sumber : Buku Profil Pulau-pulau Kecil Provinsi Banten