Semua Pulau Sudah Punya Nama

Tanggal : 31 Maret 2008
Sumber : http://rokanhilir.go.id/berita.php?go=beritalengkap&id=3331

BAGANSIAPI-API (RP) - Secara geografis, Kabupaten Rohil yang memiliki sejumlah daerah pesisir pantai setidaknya mempunyai beberapa pulau. Pulau-pulau yang tersebar di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Rohil, secara keseluruhan telah memiliki sebagai bentuk identitas awalnya.

‘’Memang ada informasi yang menyebutkan ada beberapa pulau belum memiliki nama yang salah satunya terdapat di Kabupaten Rohil. Hanya saja, informasi itu perlu diluruskan. Di mana, semua pulau-pulau yang ada di Rohil ini sudah memiliki nama,’’ kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Pemkab Rohil, H Wazirwan Yunus SSos MSi.

Sebagai salah satu contoh, tambah Wazirwan Yunus, adalah Pulau Berkley. ‘’Secara alami, di sebelah Pulau Berkley itu ada pulau baru yang terbentuk secara alami. Kondisinya dapat dilihat diwaktu air laut surut maupun sedang pasang. Dan pulau yang muncul itu, biasa disebut pulau Berkley Baru. Kalau kondisi pasang, yang nampak warna hijau yang berasal tanaman yang tumbuh di sana,’’ kata Wazirwan Yunus.

Selain itu, tambah Wazirwan, pulau-pulau yang berada di Gugusan Kepulauan Aruah yang berada di perairan Kecamatan Pasirlimau Kapas, semuanya sudah memiliki nama. ‘’Di antaranya seperti Pulau Batumandi, Pulau Jemur, Pulau Labubilik, Pulau Batuandang, Pulau Sarangolang, Pulau Tukong, Pulau Tukongsimbang, Pulau Tukongmas, Pulau Batu Berlayar dan Pulau Tandangan,’’ kata Wazirwan.

Di samping ada pulau di perairan laut, lanjut Wazirwan, Rohil juga memiliki pulau-pulau yang ada di sungai Rokan. Diantaranya seperti Pulau Pedamaran yang ada di wilayah Kecamatan Bangko.

‘’Sebelumnya, Pulau Pedamaran itu sering disebut sebagai pulau Tuan Sech. Pulau Pedamaran itu nantinya menjadi dipusat didirikannya jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II. Jadi, semua pulau di Rohil ini sudah memiliki na-ma,’’ kata Wazirwan.(sah)

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara

Sumber : http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=126

Di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai masih terdapat 11 Kecamatan yang mempunyai kawasan wilayah tertinggal dengan jumlah Desa sebanyak 55. Umumnya kawasan tertinggal atau Desa tersebut masih kurang tersentuh pembangunan sehingga sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sangat terbatas yang pada akhirnya mengakibatkan roda perekonomian di wilayah tertinggal tersebut kurang bergulir. Pada kawasan tertinggal tingkat Sumber Daya manusia masih sangat rendah yang menyebabkan keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan juga sangat rendah.

Sasaran

Sasaran pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sampai tahun 2010 antara lain :

• Meningkatknya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian seperti jalan, irigasi, lembaga-lembaga perekonomian baik formal maupun informal.
• Meningkatnya kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusianya melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan serta melakukan penyuluhan teknologi tepat guna.

Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah :

• Meningkatkan alokasi dana-dana pada kawasan desa tertinggal.
• Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan pada wilayah desa/kelurahan.

Program Pembangunan

Program Pengembangan Desa/Kelurahan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan prasarana pada Desa-desa yang relatif tertinggal sehingga dapat berkembang.

Sasaran program adalah Desa-Desa tertinggal yang akan diberdayakan dengan kegiatan sosial, ekonomi pertanian dan prasarana jalan.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pembangunan jalan desa
• Pengembangan koperasi simpan pinjam
• Pengembangan ternak
• Pembuatan saluran air bersih
• Pembuatan saluran tali air persawahan.

Program Bantuan Dana Bergulir

Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pada Desa tertinggal. Sasaran program adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat kawasan tertinggal sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar .

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pendirian usaha simpan pinjam
• Bantuan modal untuk usaha produktif

Program PKPS-BBM komponen wilayah tertinggal

Program ini bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal.

Sasaran program adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat kawasan tertinggal dengan menggunakan dana program pengurangan subsidi BBM.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pemberian kartu sehat bagi masyarakat miskin (gratis berobat).
• Pemberian beasiswa bagi anak didik
• Pembelian beras yang lebih murah dari harga pasaran.

Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan sebagai fasilitator
• Fasilitasi aparat pemerintahan desa tentang pengelolaan pembangunan desa (Musbangdes)
• Temu karya kepala desa juara lomba
• Wisata karya kepala desa/lurah juara lomba desa dan lomba kelurahan

Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dan lembaga lainnya

Program ini memuat kegiatan-kegitan pokok sebagai berikut :

• Pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
• Pengembangan kapasitas-kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan/LKMD
• Pengembangan asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Pengembangan kapasitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sistem bottom-up

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Menyiapkan dan menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)
• Fasilitasi pembinaan tata laksana pembangunan desa

Peningkatan kewaspadaan masyarakat

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Fasilitasi pembinaan kewaspadaan kelompok masyarakat
• Simulasi pada kegiatan TNI-MMD
• Pembinaan desa/kelurahan pasca perlombaan
• Peningkatan fungsi dan peranan KPD
• Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dimotori oleh perempuan
• Pembinaan pemanfaatan lahan kosong dalam peningkatan APBDes
• Fasilitasi dana pembangunan desa/kelurahan
• Perlombaan desa/kelurahan

Penyempurnaan sistem informasi data melalui profil desa/kelurahan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Fasilitasi pendataan desa/kelurahan
• Pengolahan dan analisis profil desa/kelurahan
• Pelatihan/pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan

Peningkatan Keterampilan Masyarakat

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Peningkatan partisipasi kader teknis pembangunan desa

Penataan lingkungan pedesaan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Penataan ruang/pola tata ruang desa

Pembangunan wilayah tertinggal

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pendampingan kegiatan ekonomi melalui kerjasama dan kemitraan yang menguntungkan masyarakat setempat

Pemantapan sosial budaya masyarakat desa/kelurahan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pembinaan upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan sosial

Peningkatan peran serta perempuan, anak dan remaja dalam pembangunan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pembinaan dan pengembangan serta perlindungan tenaga kerja, penanggulangan anak/remaja
• peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengurus gender
• Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dimotori oleh kelompok-kelompok wanita di desa melalui pengembangan posyandu, dasawisma dan lain-lain

Peningkatan usaha ekonomi masyarakat

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pengembangan jaringan pemasaran produksi dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi
• Penguatan lembaga dan organisasi ekonomi
• Pemanfaatan hasil studi budaya usaha di berbagai bidang usaha yang sudah terbukti berhasil dalam pembinaan etos kerja, kaderisasi, keuletan, motivasi dan lain-lain
• Pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif sektor informal

Peningkatan ketahanan pangan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi
• Pengawasan dan pengendalian penyaluran raskin dan PKS-BBM bidang pangan
• fasilitasi lumbung pangan masyarakat desa

Pembangunan prasarana dan sarana pedesaan

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

• Pembinaan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan
• Pembinaan kualitas koperasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemukiman yang diupayakan melalui partisipasi masyarakat
• Rehabilitasi pembangunan sarana air bersih, drainase, jalan lingkar, lingkungan/dusun, kantor kepala desa/lurah dan balai desa/kelurahan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya di Jambi

Tanggal : 27 Maret 2008
Sumber : http://www.bangkabelitungprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=1

JAMBI, SENIN- Untuk mendukung program pemerintah berkait penghematan energi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggunakan lampu pengatur lalulintas (traffic light) tenaga surya. Menurut Kepala Subdinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jambi Joko Mulyono, Senin (24/3), secara bertahap lampu pengatur yang sebelumnya menggunakan listrik PLN akan diganti dengan tekhnologi yang menggunakan tenaga surya.

Di Kota Jambi saat ini terdapat 18 lampu pengatur lalulintas yang sebagian besar berusia cukup lama atau sudah habis umur teknisnya, sehingga layak untuk diganti. Dari jumlah itu, memang baru ada satu yabg menggunakan tenaga surya. Hasilnya ternyata bagus, bahkan tidak terpengaruh oleh seringnya listrik padam di Kota Jambi.

Lampu lalu lintas tenag surya itu juga cukup hemat. Untuk sel yang menyerap sinar matahari selama tiga jam saja, bisa digunakan untuk dua hari. (ANT) Sumber : Kompas.com

DPRD Kobar Sahkan 12 Perda

Tanggal : 11 Maret 2008
Sumber : http://www.radarsampit.com/berita/index.asp?IDKategori=Kobar&id=28861

PANGKALAN BUN-Dari empat belas rancangan perda yang diajukan eksekutif Kobar, dua belas di antaranya telah disepakati oleh fraksi-fraksi DPRD setempat yang disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir, kemarin. Sementara itu, dua ranperda yang masih ditunda pengesahannya yakni mengenai pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan pendirian perusahaan “Agrotama Mandiri” serta ranperda mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

Pada rapat paripurna kelima masa sidang kesatu tahun 2008 kemarin, 12 perda yang telah disepakati tersebut, didominasi aturan mengenai pengelolaan usaha sarang burung walet dan pemberdayaan pembangunan di perdesaan.

Mengenai penundaan pembahasan kedua ranperda, pertimbangan fraksi yang ada di DPRD Kobar, yakni secara umum masih menunggu ekspose dari pemerintah daerah, serta menunggu hasil hearing dengan masyarakat pesisir, mengenai ranperda pengelolaan wilayah pesisir.

Seperti disampaikan Fraksi Bintang Pembangunan (FBP) melalui juru bicaranya Aminullah AD, yang menyatakan, mengenai pendirian perusahaan daerah “Agrotama Mandiri” tersebut, harus lebih dahulu diekspose ke publik oleh pemerintah daerah. “Harus melalui asas kehati-hatian, serta asas akuntabilitas yang jelas dan transparan agar nantinya pendirian perusahaan daerah tersebut, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Begitu pula dengan pembahasan ranperda mengenai pengelolaan wilayah pesisir, yang menurut fraksinya haruslah dilakukan dengar pendapat terlebih dahulu dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. “Agar pada saat hearing tersebut, benar-benar diketahui aspirasi langsung dari masyarakat di sana,” pungkas Aminullah.

Menanggapi pemandangan akhir fraksi-fraksi tersebut, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Kobar Drs Sukirman menyampaikan, rancangan perda yang sebagian besar mengenai burung walet dan tentang pedesaan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Seperti perda walet, dimana izin walet yang ada sekarang merupakan penyempurnaan ijin No 5 tahun 2004 yang masih belum bisa diterapkan, karena belum mengakomodir semua pihak.

”Untuk itulah diajukan dan diganti agar bisa disempurnakan menjadi perda, tentang retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet ini,” kata Sukirman.

Wabup juga menyampaikan harapan pemerintah mengenai perda pemberdayaan perdesaan, yakni agar desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, terutama peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dua belas perda yang disepakati dan ditandatangani pada rapat paripurna kelima kemarin, antara lain tentang retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, tentang pelabuhan pendaratan ikan, perubahan perda no 15 tahun 2006 tentang bantuan pemerintah kepada partai politik, tentang penyandang cacat, serta rencana kawasan industri kobar.

Selain itu, juga tentang pengelolaan dampak lingkungan, pemekaran Desa Sungai Dau di Kecamatan Aruta, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa, pendayagunaan dan perencanaan pembangunan desa, penarikan retribusi tempat pendaratan ikan, serta tentang pengelolaan struktur organisasi badan-badan di daerah.(gus)

Tanggamus - Pembangunan:Dua Hari, Tanggamus Gelar Musrenbangda

Tanggal : 11 Maret 2008
Sumber : http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008031103202330

KOTAAGUNG (Lampost): Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama dua hari, Selasa (11-3) sampai Rabu (12-3), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2008 di Aula Islamic Center Kotaagung.

Kegiatan yang akan dibuka Bupati Bambang Kurniawan ini akan dihadiri Wakil Bupati Sujadi Saddat, Sekretaris Kabupaten Syafiuddin Muas, para pejabat, dan tokoh masyarakat.

"Hasil Musrebangda ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Tanggamus," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggamus Gunawan T.W. kepada Lampung Post di ruang kerjanya, Senin (10-3).

Menurut Gunawan, ada delapan prioritas pembangunan Tanggamus tahun 2008 yang akan dibahas dan menjadi dasar Musrenbang tahun 2008. Yaitu, pengendalian pembangunan kawasan pesisir, pengendalian kawasan lindung, pembangunan infrastruktur daerah tertinggal, rencana pengelolaan Dam Batu Tegi, rencana pemekaran Kabupaten Pringsewu.

Kemudian, berfungsinya jalan lintas barat, pembangunan pelabuhan Batu Balai, dan pembangunan Kecamatan Gisting sebagai kawasan agropolitan.

Untuk mencapai target delapan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tersebut, Pemkab Tanggamus juga telah memiliki program unggulan tahun 2009.

Pertama, peningkatan pelayanan kualitas dan pengembangan prasarana kesehatan dan pendidikan. Kedua, pembangunan dan peningkatan infrastruktur berupa peningkatan status jalan negara Sedayu--Gadingrejo, peningkatan jalan wilayah Cukuh Balak, Kelumbayan, Ulu Belu, Pematang Sawa, peningkatan kualitas perumahan permukiman termasuk penyediaan air bersih, serta peningkatan pelayanan daerah irigasi.

Ketiga, revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, dan pembangunan perdesaan. Yaitu, mewujudkan Kecamatan Gisting dan sekitarnya sebagai kawasan agropolitan, mewujudkan Tanggamus sebagai sentra ikan air dan kambing burawa, serta pembangunan dan rehabilitas TPI di wilayah pesisir.

Keempat, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta penguatan modal. Kelima, pembangunan bidang perhubungan, pariwisata, dan olahraga dengan melanjutkan pembangunan pelabuhan penyeberangan Batu Balai, membangun terminal pelabuhan Batu Balai, pembangunan objek wisata Way Lalaan dan Way Gelang, pembangunan objek wisata Teluk Kiluan, pembangunan stadion olahraga di Kotaagung, dan pembangunan terminal tipe B di Kotaagung.

Keenam, reboisasi hutan dan konservasi lahan perkebunan. Ketujuh, optimalisasi potensi sumber daya alam, energi, dan pelestarian lingkungan hidup. Dan, ke delapan, penguatan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. n UTI/R-2

Profil Kabupaten Aceh Jaya

Sumber : http://www.acehjayakab.go.id/page_main.php?id_stdpg=205

A. Geografis

Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak pada koordinat 04^o22^’ - 05^o16’ Lintang Utara dan 95^o10’ - 96^o03’ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.627,00 Km² (362.700 hektar). Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara, Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Barat di sebelah Timur dan dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Curah hujan rata-rata sepanjang tahun sebesar 318,5 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari. Suhu udara dan kelembaban udara sepanjang tahun tidak terlalu berfluktuasi, dengan suhu udara minimum rata-rata berkisar antara 21,0 s/d 23,2^oC dan suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 29,9 s/d 31,4^oC.

B. Pemerintahan

Kabupaten Aceh Jaya terbentuk pada tanggal 22 juli 2002, merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Wilayah administrasi terdiri daari 6 kecamatan, 21 mukim dan 172 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Calang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, secara susunan organisasi pada tahun 2005 terdiri dari lembaga/instansi berupa 11 Dinas, 3 Badan dan 6 Kantor yang merupakan kantor kecamatan.

Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil daerah yang bertugas di jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 sebanyak 1.148 orang. Sementara itu jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 masih sebanyak 20 orang sebagaimana tahun 2004, hanya saja beberapa wakil rakyat mengalami pergantian antar waktu, terutama disebabkan oleh beberapa anggota DPRD yang meninggal pada saat terjadinya bencana gempa dan tsunami.

C. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 didasarkan pada hasil Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang merupakan sensus penduduk pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Aceh. SPAN dilaksanakan oleh BPS pada bulan September 2005 dengan hasil jumlah penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tercatat sebanyak 4.031.589 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya hasil sensus tersebut sebanyak 60.660 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31.515 jiwa dan perempuan 29.145 jiwa.

D. Potensi Daerah

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk budidya berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Kabupaten Aceh Jaya termasuk daerah Zona Pertanian diantara beberapa kabupaten yang ada di Provins NAD. Disamping itu lahan yang tersedia untuk budidaya pertanian masih cukup luas. Sub sektor peternakan juga sangat menjanjikan untuk lebih ditingkatkan di daerah ini mengingat wilayah berupa padang rumput yang masih luas tersedia. Untuk perikanan laut juga menjadi andalan daerah ini karena semua kecamatannya berbatasan langsung dengan samudera Indonesia.

Namun setelah terjadinya bencana gempa dan gelombang tsunami, sebagian besar komoditi pertanian mengalami penurunan produksi pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh rusaknya areal budidaya berbagai komoditi tanaman pertanian oleh gelombang tsunami. Seperti tanaman kelapa dalam yang dibudidayakan di sepanjang pantai wilayah ini, mulai dari Teunom sampai kecamatan Jaya, hancur oleh gelombang tsunami. Penurunan produksi tanaman pertanian juga disebabkan lumpuhnya kota Calang sebagai sentra penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian lainnya.

Pada tahun 2005 produksi padi sawah tercatat sebesar 13.844 ton gabah, atau mengalami penurunan yang sangat besar dibanding tahun 2004 yaitu menurun sebesar 74,31 persen dengan total produksi padi sawah pada tahun 2004 sebanyak 53.896 ton. Demikian juga halnya dengan produksi tanaman palawija dan sayur-sayuran yang rata-rata mengalami penurunan diatas 50 persen dibanding produksi tahun sebelumnya.